Bantuan Kemanusiaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

From Bencanapedia.ID
Jump to: navigation, search

Jika Anda merasa konten halaman ini masih belum sempurna, Anda dapat berkontribusi untuk menyempurnakan dengan memperbaiki (Edit) atau memperdalam konten naskah ini. Setelah Anda anggap sempurna, silakan hapus koda template {{sempurnakan}} ini. Atau, Anda dapat mengirimkan perbaikan konten naskah ke bencanapedia@gmail.com..

Terimakasih..

Bantuan Kemanusiaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bantuan kemanusiaan, rehabilitasi dan rekonstruksi adalah bantuan pascabencana untuk membantu pemulihan kondisi korban bencana dan lingkungan.

Bantuan Kemanusiaan

Bantuan kemanusiaan adalah bantuan yang meliputi seluruh kebutuhan hidup dasar manusia. Bantuan ini diberikan berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, netralitas, ketidakberpihakan dan kemandirian. Bantuan ini juga disalurkan tanpa memperhatikan kebangsaan, agama, jenis kelamin, etnis atau afiliasi politik.

Bantuan Rehabilitasi

Bantuan rehabilitasi meliputi perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan social ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan atau pemulihan fungsi pelayanan publik.1

Prinsip dasar dalam pemberian bantuan rehabilitasi

Masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai korban bencana, tetapi juga pelaku aktif dalam kegiatan rehabilitasi. Kegiatan rehabilitasi merupakan rangkaian kegiatan yang terkait dan terintegrasi dengan kegiatan pra-bencana, tanggap darurat dan pemulihan diri serta kegiatan rekonstruksi.

Pemulihan awal dilakukan oleh Tim Penilai Cepat segera setelah bencana terjadi. Program rehabilitasi segera dimulai setelah masa tanggap darurat dan diakhiri setelah tujuan utama rehabilitasi tercapai.

Bantuan Rekonstruksi

Sementara itu, bantuan rekonstruksi meliputi pembangunan kembali prasarana dan sarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan social budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, peningkatan fungsi pelayanan publik, atau peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.2

Strategi penyelenggaran rekonstruksi

  1. Melibatkan partisipasi masyarakat, baik masyarakat yang terkena dampak bencana secara langsung maupun masyarakat umum, melalui proses pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan rekonstruksi dan menciptakan situasi kondusif bagi peran serta masyarakat dalam kegiatan rekonstruksi melalui mekaniskme pelibatan yang sederhana.
  2. Memanfaatkan kearifan lokal berdasarkan kondisi actual, melalui program yang mengacu pada kebijakan pemerintah yang turut memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat.
  3. Mendorong pengembangan kapasitas dalam pelaksanaan rekonstruksi; baik saat perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penegakkan aturan, untuk menjamin hasil rekonstruksi yang memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap bencana di tingkat pemerintah, masyarakat, maupun individu.
  4. Mengutamakan solusi jangka panjang.
  5. Memberi perhatian khusus pada usaha-usaha berkelanjutan yang bersifat lokal.
  6. Menggunakan proses perencanaan yang terintegrasi dengan penetapan prioritas jangka pendek, menengah dan panjang.
  7. Mengutamakan usaha-usaha untuk memulihkan kondisi ekonomi lokal dengan cepat sebagai bagian kegiatan prioritas jangka pendek.
  8. Mengintegrasikan teknologi maju dengan sumber daya lokal.
  9. Menggunakan rencana implementasi yang sederhana.
  10. Memastikan ketersediaan akses informasi mengenai semua kegiatan rekonstruksi bagi semua pemangku kepentingan dalam rangka membangun komunikasi untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi proses rekonstruksi.3

Tata cara rehabilitasi dan rekonstruksi untuk diterapkan di wilayah-wilayah rentan bencana telah dipaparkan dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

Sumber

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
  2. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana