Penilaian kerusakan dan kerugian

From Bencanapedia.ID
(Redirected from Damage and Loss Assessment)
Jump to: navigation, search

Jika Anda merasa konten halaman ini masih belum sempurna, Anda dapat berkontribusi untuk menyempurnakan dengan memperbaiki (Edit) atau memperdalam konten naskah ini. Setelah Anda anggap sempurna, silakan hapus koda template {{sempurnakan}} ini. Atau, Anda dapat mengirimkan perbaikan konten naskah ke bencanapedia@gmail.com..

Terimakasih..

Damage and Loss Assessment (DaLA) atau Penilaian Kerusakan dan Kerugian adalah metodologi untuk memperoleh data yang akurat mengenai kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh suatu bencana. Metodologi DaLA merupakan alat yang bisa diadaptasi pada tipe-tipe bencana tertentu dan kebutuhan pemerintah. Metodologi DaLA berdasarkan kepada perekonomian negara yang terkena bencana. Menggunakan data statistik nasional sebagai baseline data untuk mengukur kerusakan dan kerugian. DaLA juga menghitung dampak bencana kepada mata pencaharian individu untuk bisa menentukan kebutuhan pemulihan dan rekonstruksi pascabencana.

Posisi DaLA sangat penting dalam penangangan pascabencana. Keberhasilan program pemulihan pasca bencana sangat ditentukan oleh perencanaan pemulihan yang baik. Perencanaan yang baik diawali dari data dan informasi yang akurat.

Hal-hal yang dianalisis melalui DaLA meliputi kerusakan yang terjadi, kerugian perekonomian yang muncul dari tidak tersedianya aset karena rusak, dampak pada makro eknonomi, khususnya peningkatan GDP, dan keseimbangan fiskal pemerintah.

DaLA pada dasarnya adalah bagian dari Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) atau Post Disaster Need Assessment (PDNA) yang dilaksanakan bersamaan dengan Penilaian Kebutuhan Pemulihan Kemanusiaan (Human Recovery Need Assessment/HRNA) sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2011.

Hasil Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pascabencana (DaLA) dan Penilaian Kebutuhan Pemulihan Kemanusaian (HRNA) sebagai komponen Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) selanjutnya dijadikan dasar untuk Pengkajian, Perumusan kebutuhan, Pemrioritasan untuk penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang berisi berbagai langkah penanganan pasca bencana.

Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA)/Post Disaster Need Assessment(PDNA)

Tujuan utama pengkajian kebutuhan pascabencana, untuk sesegera mungkin mengukur skala dampak bencana. Dengan adanya ukuran tersebut dapat ditentukan prioritas penanganan dan kemudian menentukan strategi rehabilitasi dan rekontruksi. Lebih dari itu, tujuan lain pengkajian kebutuhan pascabencana adalah memperkirakan apakah investasi yang akan dialokasikan dapat memberikan manfaat atau tidak bagi kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah yang terdampak bencana.

Secara lebih rinci, prinsip dasar JITU antara lain adalah:

a. Proses yang partisipasif dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan;

b. Mengutamakan pengamatan terhadap akibat dan dampak bencana serta kebutuhan pemulihan berdasar bukti;

c. Menggunakan cara pandang pengurangan risiko bencana dalam analisisnya sehingga dapat mendukung rehabilitasi dan rekontruksi;

d. Menggunakan cara pandang berbasis hak – hak dasar sehingga pengkajian terhadap akibat dan dampak bencana berorientasi pada pemulihan hak – hak dasar tersebut;

e. Menjunjung tinggi akuntabilitas dalam proses maupun pelaporan hasil kajian sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat terdampak bencana;

f. Menjadi dasar dalam perumusan dan penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekontruksi

Manfaat dari pengkajian kebutuhan pasca bencana pada dasarnya adalah memperoleh bahan masukan bagi kebijakan pemulihan di sektor perumahan dan pemukiman, infrastruktur publik, ekonomi produktif, sosial, dan lintas sektor, serta sebagai bahan masukan bagi manajemen risiko bencana.

Lima Komponen Kajian Akibat Bencana

  1. Kerusakan (dampak langsung). Perubahan bentuk pada aset fisik dan infrastruktur milik pemerintah, masyarakat, keluarga, dan badan usaha sehingga terganggu sebagian atau seluruh fungsinya sebagai akibat langsung dari suatu bencana;
  2. Kerugian (dampak tidak langsung) Meningkatnya biaya kesempatan atau hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan ekonomi karena kerusakan aset milik pemerintah, masyarakat, keluarga, dan badan usaha sebagai akibat tidak langsung dari suatu bencana;
  3. Gangguan Akses. Hilang atau terganggunya akses individu, keluarga, dan masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan dasar;
  4. Gangguan Fungsi. Hilang atau terganggunya fungsi kemasyarakatan dan pemerintahan akibat suatu bencana;
  5. Peningkatan Risiko. Meningkatnya kerentanan dan/atau menurunnya kapasitas individu, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan badan usaha.