Kawasan perkotaan

From Bencanapedia.ID
Jump to: navigation, search

Jika Anda merasa konten halaman ini masih belum sempurna, Anda dapat berkontribusi untuk menyempurnakan dengan memperbaiki (Edit) atau memperdalam konten naskah ini. Setelah Anda anggap sempurna, silakan hapus koda template {{sempurnakan}} ini. Atau, Anda dapat mengirimkan perbaikan konten naskah ke bencanapedia@gmail.com..

Terimakasih..


Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Berdasar UU No. 26/2007, penataan ruang kawasan perkotaan diselenggarakan pada:

  1. Kawasan perkotaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten
  2. Kawasan yang secara fungsional berciri perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi.

Tipologi Perkotaan

Di dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTR-Kota) yang dikeluarkan oleh Kementerian PU, secara perwilayahan, tipologi kawasan perkotaan dapat dibagi 2 (dua), yaitu;

  1. Kawasan kota suatu kawasan dengan fungsi yang akan atau telah menunjukan intensitas pembangunan non pertanian yang tinggi, dan menjadi urgen/prioritas sebagai upaya percepatan atau pengendalian pembangunannya, seperti Ibukota (Kotamadya), ibukota Kabupaten (Pusat Utama Pertumbuhan), dan Ibukota Kecamatan (pusat Pertumbuhan).
  2. Kawasan strategis kota; suatu kawasan dengan fungsi yang dianggap urgen/prioritas dan berdampak luas kepada kesejateraan masyarakat, kelestarian lingkungan, struktur ruang wilayah seperti untuk pengembangan ekonomi, pengembangan dan perlindungan sumber daya alam, pengembangan permukiman penduduk, mitigasi bencana, perlindungan setempat, jalan strategis (Arteri Primer, Sekunder, Kolektor Primer, dan Arteri Sekunder).

Karakter Kawasan Perkotaan

Di dalam kedua kawasan tersebut masih ada beberapa karakter kawasan yang terklasifikasikan sebagai berikut;

  1. Kawasan dengan karakter tematis tertentu; seperti kawasan kota lama, kota baru, kota mandiri, kota industri, kota pelabuhan, kota wisata, dan kota tepi air (water front city).
  2. Kawasan dengan karakter campuran; seperti kawasan campuran antara fungsi hunian, dengan fungsi usaha/niaga, wisata, industri, pertambangan, agropolitan dan kawasan bersejarah (cultural heritage).
  3. Kawasan dengan karakter khusus; seperti kawasan berkembang cepat, kawasan terbangun yang memerlukan penataan atau peremajaan, kawasan dilestarikan atau konservasi, kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi, termasuk pula pembangunan permukiman di kawasan rawan bencana, kawasan perbatasan antar negara, serta kawasan permukiman pada koridor jalan strategis


Time Line:

  • 2007 - Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
  • 2008 - Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
  • 2008 - Peraturan Menteri PU No. 05/PRT/M Tahun 2008 Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
  • 2009 - Peraturan Menteri PU No. 11/PRT/M Tahun 2009 Pedoman Persetujuan Subtansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Beserta Rencana Rincinya
  • 2009 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
  • 2009 - Peraturan Menteri PU No.17/PRT/M/2009 Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
  • 2011 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
  • 2011 - Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan
  • 2011 - Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, Takalar
  • 2011 - Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo
  • 2013 - Peraturan Menteri PU No.01/PRT/M/2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota

Box 01:

Rencana detail tata ruang kota adalah rencana pemanfaatan ruang Wilayah Kota secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan Kota.

Box 02:

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Box 03:

Peta Pengembangan Makassar.jpg Peta Pola Pengembangan Kawasan Kota Makassar Tahun 2010-2020 (www.skyscrapercity.com)

Rekomendasi:

http://www.bkprn.orghttp://www.penataanruang.com/ • Dokumen Peraturan Menteri PU No.17/PRT/M/2009 Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota