Pengurangan risiko bencana berbasis komunitas

From Bencanapedia.ID
(Redirected from PRBBK)
Jump to: navigation, search

Jika Anda merasa konten halaman ini masih belum sempurna, Anda dapat berkontribusi untuk menyempurnakan dengan memperbaiki (Edit) atau memperdalam konten naskah ini. Setelah Anda anggap sempurna, silakan hapus koda template {{sempurnakan}} ini. Atau, Anda dapat mengirimkan perbaikan konten naskah ke bencanapedia@gmail.com..

Terimakasih..

Perspektif dan metodologi kerja tentang penanggulangan bencana yang melibatkan dan berpijak pada komunitas-komunitas masyarakat. Model ini banyak dilakukan gerakan-gerakan non-pemerintah, meskipun pada akhirnya pemerintah lewat UU No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan peraturan yang dibuat memberikan tempat tertentu bagi pentingnya melibatkan masyarakat komunitas dalam menanggulangi bencana. Dalam model ini, semua inisiatif, upaya, maupun pendanaan program dimulai dan diakhiri dengan komunitas selaku pelaku utama (people-centered): dari, kepada dan untuk komunitas dengan difasilitasi oleh lembaga-lembaga terkait, termasuk pemerintah.

Sekilas tentang PRBBK

Awalnya PRBBK muncul sebagai perspektif, dan kemudian dirasa penting dijadikan sebagai metodologi mengingat urgensitasnya dalam memberdayakan masyarakat dan menangani bencana. Model ini berpijak dengan kenyataan bahwa musthail melihat setiap komunitas sama, karena faktanya mereka beragama dan memiliki tradisi masing-masing. Berdasarkan pijakan ini pula, mustahil pula membuat kebijakan yang seragam atau pendekatan yang seragam untuk semua komunitas dalam menanggulangi bencana. Dari sini diperlukan pendekatan dan perlakuan yang tidak seragam disesuaikan dengan komunitas yang hendak dijadikan pijakan penanggulangan bencana.

Prinsip dasar dalam PRBBK adalah partisipatif, pemberdayaan, dan demokratik, yang bisa sama untuk masing-masing komunitas, tetapi pada level-level teknis misalnya soal teknik pengkajian dan penilaian, perlu dikembangkan sendiri menurut situasi di masing-masing komunitas. Mereka, masyarakat komunitas sendirilah yang merencanakan, memanfaatkan sumber daya local sesuai dengan kekhasan mereka, dan menerapkan prinsip pengurangan risiko bencana, dengan didampingi baik oleh pemerintah atau lembaga non pemerintah yang sifatnya hanya membantu. Jadi, komunitas sendirilah yang berupaya menghadapi dan membuat mitigasi dan melakukan pencegahan risiko bencana dengan sebaik-baiknya.

Metode PRBBK, meskipun beragam, tetapi memiliki karakteristik, yang menurut Kharisma Nugroho dan Kwan Men Yon (2011: 24), terdiri dari: kewenangan tertinggi pengelolaan risiko dan kesiapsiagaan menghadapi bencana berada di tangan kelembagaan berbasis masyarakat yang diberi mandat; diagnosis potensi masalah bencana serta strategi mitigasi dan pemulihan dilakukan dengan partisipasi penuh masyarakat; intervensi bersifat multisektor, lintas sektor, lintas ancaman; sumber daya utama adalah masyarakat sendiri yang didukung pengetahuan dan keahlian lokal; peran pihak eksternal relatif kecil, tetapi hasil pengelolaan bencana maksimal; dan masyarakat berdaulat terhadap pengelolaan risiko bencana dengan indikator ketergantungan kepada pihak luar dikurangi hingga sampai yang paling kecil.

Hal mendasar lain, dalam PRBBK adalah pandangan bahwa risiko bencana bagi komunitas akan semakin berkurang jika hak dasar mereka (sebagai warga negara) terpenuhi, dengan cara advokasi pemenuhan kewajiban negara terhadap warga yang tinggal di daerah berisiko bencana. Pendekatan berbasis hak ini kemudian dalam manifestasinya sering memberikan tekanan kepada pentingnya pemerintah bertanggung jawab atas keselamatan warga, dan warga sendiri yang membuka akses, bernegosisasi, menjalin kerjasama, dan memperkuat diri.

Bangunan konsep PRBBK ini dalam khazanah kebencanaan, muncul sebagai praktik, terutama dari pengalaman penanganan bencana gunung merapi di Yogyakarta dan Jawa Tengah pada tahun 1994. Pendekatan ini juga muncul seiring dengan munculnya perdebatan dalam ilmu-ilmu sosial kritis, yang mulai mempertanyakan keandalan survey dalam kunjungan lapangan. Metode survey dianggap sudah tidak begitu relevan bila dijadikan satu-satunya dasar memotret data dan merumuskan aksi tindakan masyarakat. Muncullah kritik-kritik itu yang menyuarakan ilmu sosial partisipatif, pendidikan pembebasan, Rapid Rural Appraisal (RRA), multikulturalisme, dan sejenisnya mulai dibicarakan. Sebagai imbasnya, penggiat masyarakat non-pemerintah mulai mencoba terobosan baru, dan salah satu metode yang digunakan adalah FGD untuk melibatkan masyarakat dalam proses membangun diri mereka sendiri.

Secara internasional, konsep PRBBK memperoleh pijakan dalam pembicaraan mengenai bencana Yokohama pada tahun 1994 yang menghasilkan dokumen Strategi dan Rencana Tindakan untuk Dunia yang Lebih Aman 1994-2004. Pada tahun 2005, konferensi kedua menghasilkan apa yang disebut Kerangka Aksi Hyogo 2005-2015, yang juga menjadi rujukan pelaku PRBBK di seluruh dunia. Sejumlah lembaga internasional yang membantu penanganan bencana di Indonesia, kemudian mencoba menerapkan PRBBK.

Setelah itu sejumlah lembaga di Indonesia juga melakukan pelatihan-pelatihan PRBBK, dan puncaknya digelar Simposium CBDM (community based disaster management) yang digelar oleh Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), pada 11-13 Agustus 2004 dan diikuti sekitar 40 orang dari perwakilan NGO internasional dan lokal, pemerintah, Perserikatan Bangsa-bangsa, dan akademisi. Acara semacam ini terus berlanjut sampai sekarang yang dikenal dengan Konferensi Nasional PRBBK. Secara legal, pendekatan PRBB sebagaian diadopsi dalam UU No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, termasuk penjabaran-penjabarannya dalam PP dan Perka BNPB.

Pendekatan Berbasis Komunitas

Kerangka Hukum PRBBK

Karakteristik dan Kecirian PRBBK

Partisipasi Komunitas

Ciri Praktik PRBBK

Ciri mendasar dan prinsip dalam praktik PRBBK

  • Kekuasaan tertinggi pengelolaan risiko dan kesiapsiagaan menghadapi bencana berada di tangan kelembagaan berbasis masyarakat yang dimandatkan.
  • Diagnosis akar masalah bencana secara tepat, strategi mitigasi dan pemulihan dilakukan secara tepat karena partisipasi penuh menjamin representasi kepentingan nyata masyarakat.
  • Eksistensi kelembagaan di komunitas yang dimandatkan untuk penangananbencana mengandalkan respons yang cepat/tepat pada masa darurat.
  • Intervensi: bersifat multisektor, lintas sektor, lintas ancaman (banjir dan kekeringan; darurat dan pemulihan).
  • Meliputi seluruh elemen perencanaan/siklus penanganan bencana. Sumberdaya utama adalah masyarakat sendiri didukung pengetahuan dan keahlian lokal.
  • Input eksternal sedikit, hasil pengelolaan bencana maksimal.
  • Masyarakat berdaulat terhadap bencana dengan indikator ketergantungan pada pihak luar dikurangi hingga titik 0 (secara teoretis).

Ciri umum PRBBK adalah sebagai berikut:

  • Visi penyelamatan hidup dan penghidupan berkelanjutan: Disaster Risk Management (DRM) sebagai ”public goods” dan hak-hak asasi manusia.
  • Misi reduksi kerentanan, multi-hazards management, peningkatan kapasitas masyarakat dalam memonitor, adaptasi, respons, mitigasi, persiapan, peringatan dini, dan seluruh aspek perencanaan bencana.
  • Partisipasi adalah dimensi spiritual namun faktual, harga mati. Masyarakatsebagai penggerak utama, sebagai poros. Bukan partisipasi sesaat karena faktor donor atau pihak eksternal.
  • Sensitif jender: keterlibatan penuh laki-laki dan perempuan.
  • Sensitif dengan kerentanan: pioritas berdasarkan tingkat distribusi kerentanan sektoral dan kelompok/pihak/stakeholder yang paling rentan.
  • Mengenali kapasitas dan sumber daya lokal (mekanisme adaptasi lokal dan strategi coping).
  • Perangkat keras alias mandat kelembagaan di komunitas yang memonitor, mengomunikasikan risiko bencana secara reguler dan melakukan penanganan sebelum, ketika, dan setelah peristiwa darurat kemanusiaan: (plan-do-chek-re-act) atau POAC (plan-organizing-action-coordination) atau assessment-plan-implement-monitor-evaluate
  • Memiliki perangkat lunak (aturan/kebiasaan/protokol/mekanisme).
  • Pihak luar diposisikan sebagai fasilitator dan pendukung.
  • Transformasi “collective memory” atas bencana menuju aksi kolektif untuk reduksi bencana.
  • Komunikasi risiko bencana secara berkelanjutan (melalui kombinasi media: budaya dan bahasa lokal, simbol, meunasah/surau, struktur mukim, warung kopi, buku/komik, syair, lagu daerah, pantun, sekolah, radio komunitas, VCD, milis (mailing list), internet, khotbah Jum’at, Risma).
  • Pendekatan tetap harus inklusif (anti pendekatan eksklusif ).
  • Pengkaderan fasilitator/pendamping/organisator PRBBK yang berasal dari komunitas lokal, dari pengorganisasian menuju mobilisasi.
  • Pelembagaan PRBBK demi keberlanjutan. Skenario keberlanjutan PRBBK harus terumuskan secara jelas.
  • Terciptanya komunitas yang mempunyai kemampuan ‘adaptif’ dan kenyal (resilience), yakni “kemampuan di tiap tingkatan untuk mendeteksi, mencegah, minimalisasi, dan bila perlu menangani dan pulih dari kejadian ekstrem” (Medd dan Marvin, 2005: 45).
  • Perencanaan kontijensi di level komunitas yang secara reguler disimulasikan: demi melahirkan komunitas yang sadar akan ancaman terhadap kampungnya;tahu bagaimana dan terampil melindungi diri mereka, keluarga, aset-aset penghidupan dari ancaman alam; Agar mampu mengelola kedaruratan akibat ancaman, tidak terjadi eskalasi ke tingkat bencana yang lebih kompleks.
  • Integrasi PRBBK ke Musrenbangdes/kecamatan/kabupaten. Hal ini memenuhi maksud yang terkandung di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang Undang ini menjadi landasan yang mampu menghubungkan sinergi antara PRBBK, perencanaan pembangunan desa dan kabupaten serta nasional yang sensitif bencana. Sebagai sebuah pendekatan, tentunya desa tidak tidak tepat dikatakan sebagai domain tunggal PRBBK. PRBBK bisa diterapkan secara makro maupun mikro.

PRBBK di Indonesia

Tantangan PRBBK

Meski pun telah mencapai sejumlah hasil yang menggembirakan, gerakan PRBBK masih menghadapi beberapa tantangan besar yang harus diatasi sebelum gerakan ini dapat dikatakan berhasil. Pendekatan institusionalisasi yang memang tidak mudah bagi setiap gerakan sosial juga menyisakan cukup banyak pekerjaan rumah. Dari empat proses institusionalisasi yang lazim terjadi dalam sebuah gerakan sosial, mencapai institusionalisasi kultural dan ekonomi merupakan tantangan tersulit. Adapun institusionalisasi politik kelihatannya telah berlangsung dengan mulus seiring dengan adanya payung hukum bagi gerakan PRB dan pembentukan BNPB.

Institusionalisasi kultural menuntut komitmen waktu dan sumber daya yang tidak hanya melimpah, tetapi juga berkelanjutan. Pasalnya, proses institusionalisasi kultural baru bisa disebut tercapai manakala tujuan atau kegiatan Kesulitan tampak kian berlipat karena komunitas sasaran yang diharapkan melakukan PRBBK tersebut mencakup wilayah rawan bencana yang sangat luas. Tanpa bermaksud melebih-lebihkan, jika kita berbicara mengenai gerakan PRBBK maka target maksimalnya adalah 234 juta rakyat Indonesia. Mereka diharapkan menjadikan PRBBK sebagai gaya hidup atau budaya normal.

Institusionalisasi ekonomi juga tak kalah pelik. Ada angin segar bahwa pemerintah Indonesia setiap tahun sejak diterbitkannya UU Nomor 24 Tahun 2007 telah menganggarkan dana untuk kegiatan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko. Anggaran BNPB pun relatif telah memadai untuk mencapai sejumlah sasaran pokoknya. Meski demikian, masih terdapat beberapa persoalan. Di sisi pemerintah, problem modal terletak pada ketepatan alokasi dan efektivitas hasilnya. Bila dana besar itu belum sungguh-sungguh tepat mengenai sasaran maka hasilnya tidak akan optimal. Ke depan, peningkatan efektivitas anggaran untuk PRB merupakan tantangan yang tidak mudah.

Di sisi lain, persoalan kekurangan modal tampaknya justru mulai menggerogoti sektor LSM dan masyarakat sipil yang ironisnya adalah tulang punggung gerakan. Memang belum ada penelitian serius mengenai pergerakan besaran dana untuk PRBBK dalam satu dasawarsa terakhir, apakah menaik atau menurun, tetapi kesaksian dan bukti-bukti empiris menunjukkan tengah terjadi penurunan.

Kondisi tersebut sebenarnya logis, mengingat dana yang luar biasa besar pernah mengalir pasca gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Nias pada 2004. Ketika proses pemberian bantuan dan rekonstruksi memasuki babak akhir, bahkan sebagian lembaga donor telah menarik diri begitu program mereka selesai, kucuran dana untuk kegiatan kebencanaan pun merosot. Dengan demikian, jika kita mengacu pada teori proses institusionalisasi, tantangan besar bagi gerakan PRBBK saat ini adalah mencapai institusionalisasi kultural dan ekonomi. Di bawah ini kami mendaftarkan sejumlah tantangan untuk institusionalisasi yang membutuhkan perhatian lebih dari para pemangku kepentingan PRBBK. yang dipromosikan melalui gerakan sosial menjadi bagian yang normal dari komunitas sasaran (Nugroho dan Kwan Men Yon, 2011: 42-44)

Sumber