Penanggulangan Bencana

From Bencanapedia.ID
Jump to: navigation, search

Jika Anda merasa konten halaman ini masih belum sempurna, Anda dapat berkontribusi untuk menyempurnakan dengan memperbaiki (Edit) atau memperdalam konten naskah ini. Setelah Anda anggap sempurna, silakan hapus koda template {{sempurnakan}} ini. Atau, Anda dapat mengirimkan perbaikan konten naskah ke bencanapedia@gmail.com..

Terimakasih..

Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan, pembangunan untuk mengantisipasi bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

Tujuan penaggulangan bencana adalah memberi perlindungan pada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dan mendorong semangat gotong-royong.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab utama. Pemerintah bertanggung jawab untuk antara lain; pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan pembangunan, perlindungan masyarakat dari bencana, penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang menjadi korban bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum, pemulihan kondisi dari dampak bencana, pengalokasian anggaran penanganan bencana yang memadai dalam APBN, pengalokasian anggaran penanganan bencana dalam bentuk siap pakai dan pemeliharan arsip/dokumen otentik dan kredibel mengenai ancaman dan dampak bencana.

Berdasarkan UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, lembaga yang ditunjuk sebagai pengarah dan pelaksana penanggulangan bencana adalah BNPB. Dengan demikian, tugas BNPB dalam hal ini meliputi: a. Memberi pedoman dan dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitas dan rekonstruksi yang adil dan merata. b. Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; menyampaikan kegiatan informasi pada masyarakat. c. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat pada masa tanggap darurat bencana. d. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional; mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN.

Selain pemerintah, masyarakat juga diharapkan untuk aktif dalam penanggulangan bencana. Karena selain disebabkan faktor alam, manusia juga menjadi salah satu faktor terjadinya bencana atau kerugian saat bencana. Untuk itu, diperlukan inisiatif dari masyarakat untuk memahami proses terjadinya bencana dan menjalin hubungan yang baik dengan alam, dengan cara seperti: a. Aktif mengikuti pelatihan atau diskusi mengenai bencana yang diadakan oleh lembaga pemerintah dan non-pemerintah. b. Melestarikan kearifan lokal. c. Membangun kerjasama yang kuat dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya atau sekitarnya.