Pengungsi

From Bencanapedia.ID
Jump to: navigation, search

Jika Anda merasa konten halaman ini masih belum sempurna, Anda dapat berkontribusi untuk menyempurnakan dengan memperbaiki (Edit) atau memperdalam konten naskah ini. Setelah Anda anggap sempurna, silakan hapus koda template {{sempurnakan}} ini. Atau, Anda dapat mengirimkan perbaikan konten naskah ke bencanapedia@gmail.com..

Terimakasih..

Orang yang mengungsi atau berpindah tempat dari tempat asalnya ke tempat yang lebih aman karena kejadian bencana. Bencana itu bisa berupa perang, pembersihan etnis, banjir, gunung meletus, ketakutan memperoleh penganiayaan di tempat asalnya, dan lain sejenisnya. Pengungsi berhak memperoleh perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar, bantuan kemanusiaan, pemulangan, dan rehabilitasi kembali. PBB memberikan perhatian soal pengungsi dengan membentuk badan khusus bernama UNHCR, yang berfungsi menangani pengungsi di seluruh dunia.

Time Line

Menurut PBB, lewat badan urusan pengungsi (OCHA, 2001), pengungsi dibedakan ke dalam dua tipe. Pertama, yang disebut Refugee (Pengungsi Lintas Batas), yang menurut Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi, didefinisikan sebagai seseorang yang “oleh karena rasa takut yang wajar akan kemungkinan dianiaya berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada suatu kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik, berada di luar negeri kebangsaannya, dan tidak bisa atau, karena rasa takut itu, tidak berkehendak berada di dalam perlindungan negeri tersebut.”

Kedua, disebut Internally Displaced Person (Pengungsi Internal), yang didefinisikan sebagai “orang-orang atau kelompok-kelompok orang yang telah dipaksa atau terpaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah mereka atau tempat mereka dahulu biasa tinggal, terutama sebagai akibat dari, atau dalam rangka menghindarkan diri dari, dampak-dampak konflik bersenjata, situasi-situasi rawan yang ditandai oleh maraknya tindak kekerasan secara umum, pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia, bencana-bencana alam, atau bencana-bencana akibat ulah manusia, dan yang tidak melintasi perbatasan negara yang diakui secara internasional.”

Pengungsian lintas batas negara biasanya dipicu oleh perang, meskipun tidak menutup kemungkinan disebabkan oleh fenomena alam. Sedangkan pengungsi internal, banyak dipicu oleh fenomena alam dan konflik terbatas di sebuah wilayah. Untuk konteks Indonesia, pernah terjadi dalam kasus pengungsian karena gempa Yogyakarta (2006), tsunami Aceh dan Nias (2004), pengungsian karena kasus pemisahan Timor Leste dari Indonesia, dan lain-lain. Menurut PBB, pada akhir tahun 2011 saja, terdapat tidak kurang dari 47,5 juta manusia yang tergusur dan pencari suaka. Mereka terutama banyak terdapat di Afghanistan, Irak, Somalia, Sudan, Kongo. Pada saat ini pengungsian besar-besaran terjadi akibat perang di Suriah dan Ukraina.

Perlindungan terhadap pengungsi ini mengacu pada Konvensi tahun 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol tahun 1967 yang melarang pengusiran terhadap pengungsi. Setiap negara berdasarkan konvensi dan protokol ini wajib melindungi pengungsi dengan segala kemampuannya, dan melakukann korordinasi-kordinasi dengan badan-badan dunia yang berurusan dengan pengungsi.

Sebuah istilah lain yang dekat dengan pengungsi adalah pencari suaka. Suaka adalah perlindungan yang diberikan suatu negara kepada seorang pencari suaka dari negara-negara lain karena yang bersangkutan menghindari bahaya besar atau pengejaran tertentu yang membahayakan diri dan keluaraganya. Pencari suaka ini memperoleh jaminan dalam pasal 14 DUHAM, yang menyebutkan: “Setiap orang berhak mencari dan menikmati suaka di negara lain, untuk melindungi dirinya dari penganiayaan/penyiksaan.”

Dalam menangani pencari suaka, prinsip hukum internasional yang harus dilakukan adalah non-refoulement, izin untuk tetap tinggal di wilayah negara pencari suaka dan memperoleh perlakuan sesuai standar internasional. Contoh aktual sejenis ini adalah apa yang dilakukan Edward Snowden, yang mencari suaka ke Rusia, karena di negara asalnya, AS, dia merasa terancam setelah membocorkan kawat-kawat rahasia AS di seluruh dunia.

Box I

Kewajiban dan Perlindungan yang diberikan Konvensi tahun 1951 tentang Status Pengungsi Konvensi tahun 1951 memberikan kewajiban, bantuan dan perlindungan kepada pengungsi. Soal kewajiban, pada pasal 2 konvensi ini menyebutkan: “Semua pengungsi berkewajiban mematuhi semua hukum dan peraturan atau ketentuan-ketentuan untuk menciptakan ketertiban umum di negara di mana dia ditempatkan.” Sedangkan perlindungan dan hak-hak pengungsi mencakup delapan hal:

  1. 1. Negara-negara penandatangan konvensi, tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap pengungsi, baik yang berkenaan dengan ras, agama, warna kulit, atau negara asal.
  2. 2. Status pribadi pengungsi diatur menurut dimana ia berdomisili, dan jika tidak memiliki domisili, maka diatur sesuai dengan hukum dimana mereka ditempatkan. Termasuk hak perkawinan, harus diakui dan dijamin keberlangsungannya.
  3. 3. Memiliki hak yang sama untuk memiliki dan mempunyai hak milik bergerak dan tidak bergerak, dan menyimpannya seperti halnya orang lain, dan juga dapat mentransfer asetnya di mana dia berasal ke tempat tinggal di negara yang menjadi tempatnya mengungsi.
  4. 4. Memiliki hak berserikat, termasuk berdagang, sepanjang perkumpulan itu nonprovit dan tidak politis.
  5. 5. Memiliki kebebasan berperkara di pengadilan.
  6. 6. Berhak bekerja sesuai yang diinginkan, dan mendirikan suatu perusahaan dagang atau perusahaan bebas lainnya, dimana pekerjaan ini harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti adanya tanda sertivikat tertentu untuk menilai keahliannya agar bisa ditempatkan sesuai dengan pekerjaan yang cocok.
  7. 7. Memperoleh hak yang sama dalam hal memeroleh pendidikan.
  8. 8. Berhak atas kesejahteraan sosial, seperti hak bekerja, perumahan, dan mendapatkan upah dari apa yang telah ia lakukan.

Box II

SK Mendagri No 133 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah, menyebutkan soal penanganan pengungsi, melalaui beberapa tahapan:

  1. 1. Tahap Kesiapsiagaan, dititikberatkan pada kegiatan deteksi dini, peringatan dini, penyiapan sarana-prasarana yang. dilakukan secara terpadu oleh pemerintah bersama masyarakat guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya pengungsian.
  2. 2. Tahap penyelamatan, dilakukan dengan memberikan pertolongan, perlindungan dan penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, obat-obatan, air bersih, dan sanitasi bagi pengungsi.
  3. 3. Tahap Rehabilitasi, dilakukan upaya perbaikan fisik dan psikososial dalam rangka memulihkan fungsi fisik, psikologis dan sosial, serta mengembalikan harkat dan martabat sebagai manusia maupun warga negara yang berhak mendapat perlindungan.
  4. 4. Tahap Rekonsiliasi (khusus akibat konflik), dilakukan upaya perdamaian melalui tokoh masyarakat, meliputi pemuka agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan pihak terkait lain yang berpengaruh dengan pendekatan agama, sosial budaya, hukum dan HAM, agar masing-masing pihak yang bertikai dapat hidup rukun kembali.
  5. 5. Tahap pemulangan/pemberdayaan/relokasi, dilaksanakan melalui 3 (tiga) pola, dengan prioritas berurutan atau mempertimbangkan situasi dan kondisi daerah: Pola I (Pemulangan), pengungsi di pulangkan/dikembalikan ke tempat semula; Pola II (Pemberdayaan) dibantu dan difasilitasi Pemerintah untuk mendapatkan lapangan pekerjaan atau mencari nafkah; dan Pola III (Relokasi) memukimkan kembali para pengungsi di tempat baru dengan program relokasi, baik dengan cara sisipan atau transmigrasi lokal.