Pengungsian

From Bencanapedia.ID
Jump to: navigation, search

Jika Anda merasa konten halaman ini masih belum sempurna, Anda dapat berkontribusi untuk menyempurnakan dengan memperbaiki (Edit) atau memperdalam konten naskah ini. Setelah Anda anggap sempurna, silakan hapus koda template {{sempurnakan}} ini. Atau, Anda dapat mengirimkan perbaikan konten naskah ke bencanapedia@gmail.com..

Terimakasih..

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki beberapa arti, yaitu proses, cara, dan perbuatan mengungsi; hal mengungsi atau mengungsikan: dan tempat mengungsi. Dalam konteks kebencanaan, dmaksudkan sebagai proses dan cara bagaimana menangani, memperlakukan, dan memberdayakan pengungsi di tempat pengungsian sampai dia memperoleh tempat tinggal kembali. Pengungsian ini berhubungan dengan pengungsi internal, yang diakibatkan oleh bencana, perang dan sejenisnya yang ada dalam sebuah negara. Dari fenomena ini lalu biasa masyarakat menyebut, pengungsi Gunung Merapi, pengungsi gunung Sinabung, dan sejenisnya.

Time Line

Pemerintah Indonesia telah memberikan pedoman cara penanganan hal-hal yang berkaitan dengan pengungsian. Pedoman ini merujuk pada peraturan SK Mendagri No. 131 tahun 2003 tentang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerah. Penanganan pengungsi oleh SK ini didefiniskan sebagai pengungsian internal, dan dimaksudkan sebagai suatu upaya dan kegiatan yang ditujukan kepada pengungsi sebagai akibat bencana perang, bencana alam, bencana akibat ulah manusia maupun akibat konflik sosial, yang meliputi langkah-langkah penyelamatan/perlindungan, evakuasi, pemberian bantuan darurat, rehabilitasi mental, rehabilitasi dan atau rekonstruksi sarana-prasarana fisik, rekonsiliasi, pengembalian, pemberdayaan, dan pemindahan/relokasi.

Penanganan pengungsian dikoordinasi oleh Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP) langsung di bawah presiden, sedangkan di provinsi dikoordinasikan oleh Satkorlak Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Satkorlak PBP) di bawah langsung gubernur; dan di kabupaten/kota oleh Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Satlak PBP) di bawah bupati/walikota. Akan tetapi hakekat penanganan pengungsi juga disadari, sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat yang bertumpu pada kemandirian dan keswadayaan masyarakat. Proses penanganan pengungsi juga meliputi tahap sebelum adanya bencana, meliputi kegiatan pencegahan, penjinakan, kesiapsiagaan, dan penyelamatan untuk memperkecil dan mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Penanganan pengungsi juga dimaksudkan sebagai bagian dari pembangunan yang bertujuan mengurangi, meringankan dan memulihkan penderitaan masyarakat penyintas dalam rangka memperbaiki, dan meningkatkan kembali taraf penghidupan dan kehidupannya.

Azas yang harus menjadi landasan menangani pengungsi sama dengan menanggulangi bencana, karena kedua-duanya beriringin, yaitu kemanusiaan, kemandirian, kegotongroyongan, kesukarelaanm, profesianal, dan kewilayahan yang dikordinasikan penanggungjawabnya. Dengan azas itu, mengikuti alur penanggulangan bencana, penanganan pengungsian harus melewati beberapa tahap: pada tahap kesiapsiagaan, yang dititikberatkan pada kegiatan deteksi dini, peringatan dini, penyiapan sarana-prasarana yang dilakukan secara terpadu oleh pemerintah bersama masyarakat guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya pengungsian. Selanjutnya, tahap penyelamatan, dilakukan dengan memberikan pertolongan, perlindungan dan penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, obat-obatan, air bersih, dan sanitasi.

Sedangkan pada tahap rehabilitasi, dilakukan upaya perbaikan fisik, psikologis dan sosial, serta mengembalikan harkat dan martabat sebagai manusia maupun warga negara yang berhak mendapat perlindungan. Diteruskan tahap rekonsiliasi (pengungsi akibat konflik dan sejenisnya) dengan dilakukan upaya perdamaian melalui tokoh masyarakat, meliputi pemuka agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan pihak terkait lain yang berpengaruh dengan pendekatan agama, sosial budaya, hukum dan HAM, agar masing-masing pihak yang bertikai dapat hidup rukun kembali.

Berikutnya adalah tahap penyelesaian dilakukan melalui 3 (tiga) pola, dengan prioritas berurutan atau mempertimbangkan situasi dan kondisi daerah: pengungsi dipulangkan atau dikembalikan ke tempat semula bila memungkinakan; diberdayakan dengan dibantu dan difasilitasi pemerintah untuk mendapatkan lapangan pekerjaan atau mencari nafkah; dan pola relokasi dengan memukimkan kembali para pengungsi di tempat baru dengan program relokasi, baik dengan cara sisipan atau transmigrasi lokal.

Box I

Prinsip ke-7 dari Prinsip-Prinsip Panduan Bagi Pengungsian Internal yang dirumuskan OCHA (Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan)

  1. 1. Sebelum mengeluarkan keputusan apa pun yang akan mengakibatkan terjadinya pengungsian internal, pihak-pihak berwenang yang terlibat harus memastikan terlebih dahulu bahwa semua pilihan lain yang tersedia telah ditinjau secara cermat guna menghindarkan terjadinya pengungsian sama sekali. Apabila tidak tersedia pilihan lain, segenap langkah yang perlu harus diambil guna meminimalkan jumlah orang yang terpaksa mengungsi dan dampak-dampak negatifnya.
  2. 2. Pihak-pihak berwenang yang menangani pengungsian internal semacam itu harus memastikan, sampai sejauh mungkin, bahwa akomodasi yang layak disediakan bagi para pengungsi internal itu, bahwa pengungsian internal semacam itu dilaksanakan dalam kondisi keamanan, gizi, kesehatan dan higiene yang memuaskan, serta bahwa anggota-anggota satu keluarga yang sama tidak dipisah-pisahkan.
  3. 3. Apabila pengungsian internal berlangsung dalam situasi-situasi selain daripada waktu terjadinya tahap-tahap darurat konflik bersenjata atau bencana, maka jaminan-jaminan berikut ini harus dipenuhi:
    1. (a) Suatu keputusan khusus harus dikeluarkan oleh pejabat negara yang diberi kuasa oleh Undang-Undang untuk memerintahkan pengungsian internal semacam itu;
    2. (b) Langkah-langkah yang memadai harus diambil untuk memberikan jaminan kepada orang-orang yang akan diungsikan itu bahwa mereka akan memperoleh informasi lengkap mengenai alasan-alasan pengungsian serta prosedurnya, dan informasi lengkap mengenai ganti rugi dan relokasi, apabila kedua hal itu diwajibkan;
    3. (c) Persetujuan dari mereka yang akan diungsikan, yang diberikan secara bebas dan setelah mereka menerima informasi lengkap seperti diterangkan di atas, harus diminta;
    4. (d) Pihak-pihak berwenang yang terkait harus sejauh mungkin melibatkan orang-orang yang akan diungsikan, khususnya perempuan, dalam perencanaan dan pengelolaan relokasi mereka;
    5. (e) Langkah-langkah penegakan hukum, apabila diperlukan, harus diambil oleh petugas-petugas hukum yang terkait; dan
    6. (f) Hak untuk memperoleh jalan keluar yang efektif, termasuk peninjauan ulang atas keputusan-keputusan semacam itu oleh pejabat-pejabat pengadilan yang berwenang, harus dijunjung.

Sumber

OCHA, Prinsip-Prinsip Panduan Bagi Pengungsian Internal, tt., hlm. 4-5.