Peraturan Kepala BNPB

From Bencanapedia.ID
Jump to: navigation, search

Jika Anda merasa konten halaman ini masih belum sempurna, Anda dapat berkontribusi untuk menyempurnakan dengan memperbaiki (Edit) atau memperdalam konten naskah ini. Setelah Anda anggap sempurna, silakan hapus koda template {{sempurnakan}} ini. Atau, Anda dapat mengirimkan perbaikan konten naskah ke bencanapedia@gmail.com..

Terimakasih..

Peraturan yang dikeluarkan oleh kepala BNPB di Jakarta dan menjadi acuan dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Peraturan kepala BNPB dibuat dengan mengacu pada sumber hukum yang lebih tinggi, yaitu UUD 45 dan UU No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana dan penjabaran tentang PP tentang kebencanaan. Menurut hierarkinya, peraturan yang dikeluarkan kepala BNPB, termasuk peraturan yang mengikat sejauh wilayah dan garapan yang menjadi cakupan BNPB, sebagai badan yang diberi mandat untuk mengurusi penanggulangan bencana sesuai mandat UU.

Tonggak peraturan tentang penanggulangan bencana bersumber dari UU No. 24 tahun 2007. Berdasarkan perintah UU inilah dibentuk sebuah badan khusus yang menangani bencana BNPB. Lembaga ini disetting sebagai Lembaga Pemerintah Nondepartemen setingkat menteri. Tugas BNPB adalah memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara; menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat; melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap saat dalam kondisi darurat bencana; menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional; dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Menurut Perka BNPB No. 1 tahun 2008, organisasi BNPB terdiri dari unsur kepala (kepala BNPB), unsur Pengarah Penanggulangan Bencana; dan unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana. Kepala BNPB mempunyai tugas memimpin BNPB dalam menjalankan tugas dan fungsi BNPB untuk mencapai tujuan-tujuan sebagaimana dimandatkan oleh UU No. 24 tahun 2007. Di antara langkah-langkah kepala BNPB, yaitu mengeluarkan peraturan-peraturan untuk memberikan pedoman kerja penanggulangan bencana secara detil, sesuatu yang oleh UU dan PP tertentu masih digambarkan secara umum dan global.

Karakter Perka Berdasarkan Perka No 21 tahun 2008 tentang Standarisasi Data Kebencanaan

Perka No. 21 tahun 2008 tentang Standarisasi Data Kebencanaan mendasarkan pada Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu dibuat standardisasi data kebencanaan. Ada 5 peraturan yang dirujuk, yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan Keputusan Presiden Nomor 29/M Tahun 2008 tanggal 23 April 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dilihat dari rujukannya, maka Perka adalah menjabarkan sumber hukum di atas, yang masih perlu ddetilkan. Dilihat dari sisi isinya, Perka mengatur aspe-aspek yang beraitan dengan tugas dan wewenang lembaga itu, sehingga hanya mengikat pada bagian-bgaian badan yang terikat oleh lembaga BNPB, atau yang menjadi bagian dari BNPB. Isinya dalam beberapa hal sama dengan undang-undang, yaitu ada pasal-pasal tertentu, mesipun tidak sebanyak UU, dan bahkan Perka No. 8 tahun 2011 ini hanya ada 3 pasal, dengan ditandatangani ketua BNPB. Setelah itu langsung dijelaskan bab I, bab II, dan Bab III tanpa ada pasal. Narasinya seperti orang membuat buku saku.

Perka BNPB yang sering dirujuk untuk upaya menanggulangi bencana di Indonesia:

  1. Perka BNPB No. 1 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja BNPB.
  2. Perka BNPB No. 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD.
  3. Perka BNPB No. 4 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.
  4. Perka BNPB No. 6 tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai.
  5. Perka BNPB No. 7 tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar.
  6. Perka BNPB No. 8 tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Duka Cita.
  7. Perka BNPB No. 9 tahun 2008 tentang Protap Tim Reaksi cepat BNPB.
  8. Perka BNPB No. 10 tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana.
  9. Perka BNPB No. 11 tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
  10. Perka BNPB No. 12 tahun 2008 tentang Kajian Pembentukan & Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis.
  11. Perka BNPB No. 13 tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana.
  12. Perka BNPB No. 14 tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana.
  13. Perka BNPB No. 24 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana.
  14. Perka BNPB No. 6A tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana.
  15. Perka BNPB No. 8 tahun 2011 tentang Standardisasi Data Kebencanaan.
  16. Perka BNPB No. 1 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa Kelurahan Tangguh Bencana.
  17. Perka BNPB No. 2 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.
  18. Perka BNPB No. 3 tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana.
  19. Perka BNPB No. 7 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia.


Contoh Daftar Isi Perka No. 8 tahun 2011

1. PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG STANDARDISASI DATA KEBENCANAAN.
2. LAMPIRAN PERATURAN

BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang
Tujuan
Landasan Hukum
Pengertian
Ruang Lingkup
Sistematika

BAB II ALUR PENGELOLAAN DATA BENCANA

BAB III DATA PRA BENCANA
Profil Daerah (kode: Form PD)
Ketersediaan Sumber Daya

BAB IV DATA TANGGAP DARURAT

BAB V DATA PASCA BENCANA

BAB VI PENUTUP

LAMPIRAN
Petunjuk Pengisian Data Pra Bencana
Petunjuk Pengisian Data Tanggap Darurat
Petunjuk Pengisian Data Pasca Bencana



Daftar Seluruh Perka

  • Peraturan Kepala BNPB nomor 7 tahun 2008 Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar
  • Peraturan Kepala BNPB nomor 8 tahun 2008 Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Duka Cita
  • Peraturan Kepala BNPB nomor 13 tahun 2008 Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana
  • Peraturan Kepala BNPB nomor 10 tahun 2008 Komando Tanggap Darurat Bencana
  • Peraturan Kepala BNPB nomor 9 tahun 2008 Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana
  • Peraturan Kepala BNPB nomor 1 tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana
  • Peraturan Kepala BNPB nomor 3 tahun 2008 Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah *Peraturan Kepala BNPB nomor 4 tahun 2008 Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
  • Peraturan Kepala BNPB nomor 11 tahun 2008 Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
  • Peraturan Kepala BNPB nomor 12 tahun 2008 Kajian Pembentukan dan Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis
  • Peraturan Kepala BNPB nomor 6 tahun 2008 Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai
  • Peraturan Kepala BNPB nomor 4 tahun 2009 Pedoman Bantuan Logistik *Peraturan Kepala BNPB nomor 5 tahun 2009 Pedoman Bantuan Peralatan
  • Peraturan Kepala BNPB nomor 6 tahun 2009 Pedoman Pergudangan
  • Peraturan Kepala BNPB 17 Tahun 2009 - Pedoman Standarisasi Peralatan PB
  • Peraturan Kepala BNPB 18 Tahun 2009 - Pedoman Standarisasi Logistik PB
  • Peraturan Kepala BNPB No. 07 Tahun 2009 Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan BNPB
  • Peraturan Kepala BNPB nomor 17 tahun 2010 - Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
  • Peraturan Kepala BNPB No 22 tahun 2010 Pedoman Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah pada saat Tanggap Darurat
  • Peraturan Kepala BNPB No 22 tahun 2010 Guideline on The Role of The International Organizational And Foreign Non-Goverment Organization During Emergency Respose
  • Peraturan Kepala BNPB No. 18 Tahun 2010 Pedoman Distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana
  • Peraturan Kepala BNPB No. 15 Tahun 2010 Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Kecacatan
  • Peraturan Kepala BNPB No. 14 Tahun 2010 Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana
  • Peraturan Kepala BNPB No. 13 Tahun 2010 Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat
  • Peraturan Kepala BNPB No. 19 Tahun 2010 Pedoman Penghapusan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana
  • Peraturan Kepala BNPB No. 24 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana *Peraturan Kepala BNPB No. 13 Tahun 2010 Pedoman Perencanaan, Pertolongan dan Evakuasi
  • Peraturan Kepala BNPB nomor 1 tahun 2011 Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Yapen - Waropen ,Provinsi Papua tahun 2010-2011 *Peraturan Kepala BNPB nomor 2 tahun 2011 Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekronstruksi Pascabencana Banjir Bandang Wasior Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat tahun 2010-2011
  • Peraturan Kepala BNPB nomor 3 tahun 2011 Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekrontruksi Pascabencana Gempabumi serta Percepatan Pembangunan Wilayah Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat 2011-2013
  • Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2011 - Pedoman Pengkajian Pasca Bencana
  • Peraturan Kepala BNPB Nomor 8 Tahun 2011 - STANDARDISASI DATA KEBENCANAAN
  • Peraturan Kepala BNPB No. 17 Tahun 2011 Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana
  • Peraturan Kepala BNPB No. 5 Tahun 2011 Penetapan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah
  • Peraturan Kepala BNPB No. 6 Tahun 2011 Penetapan Struktur Organisasi Tim Pendukung Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah
  • Peraturan Kepala BNPB No. 14 Tahun 2011 Petunjuk Teknis Tatacara Pengajuan dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2011
  • Peraturan Kepala BNPB No. 14 Tahun 2011 Pedoman Penghapusan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana
  • Peraturan Kepala BNPB No. 6A Tahun 2011 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana
  • Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2012 - Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana
  • Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana
  • Peraturan Kepala BNPB No. 1 Tahun 2012 Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
  • Peraturan Kepala Nomor 7 Tahun 2012 Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia


Sumber