Perlindungan aset

From Bencanapedia.ID
Jump to: navigation, search

Jika Anda merasa konten halaman ini masih belum sempurna, Anda dapat berkontribusi untuk menyempurnakan dengan memperbaiki (Edit) atau memperdalam konten naskah ini. Setelah Anda anggap sempurna, silakan hapus koda template {{sempurnakan}} ini. Atau, Anda dapat mengirimkan perbaikan konten naskah ke bencanapedia@gmail.com..

Terimakasih..

Hal yang berkaitan dengan upaya melindungi aset-aset korban meninggal dan penyintas bencana. Aset sendiri bermakna sesuatu yang mempunyai nilai tukar atau sesuatu modal material atau harta kekayaan. Dalam sebuah bencana, biasanya terjadi kerusakan-kerusakan yang berdampak pada hancurnya berbagai aset masyarakat atau harta kekayaan penduduk. Akan tetapi biasanya juga ada aset-aset tersisa yang ditinggalkan dalam proses pengungsian. Aset-aset yang dimiliki korban meninggal dan penyintas bencana inilah yang dimaksudkan dengan sesuatu yang perlu dilindungi kaitannya dengan kebijakan penanggulangan bencana dan melihat bencana.

Time Line

Perlindungan aset merupakan bagian dari perlindungan hak-hak ekonomi, yang dijamin baik oleh hukum internasional maupun hukum nasional. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi hak-hak Ekosob ini dalam UU No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Pada pasal 6 Kovenan Hak Ekosob ini, diakui hak asasi setiap orang di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yakni hak atas pekerjaan (Pasal 6), hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan (Pasal 7), hak untuk membentuk dan ikut serikat buruh (Pasal 8), hak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial (Pasal 9), hak atas perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin bagi keluarga, ibu, anak, dan orang muda (Pasal 10), hak atas standar kehidupan yang memadai (Pasal 11), hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai (Pasal 12), hak atas pendidikan (Pasal 13 dan 14), dan hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya (PasaI1).

Hubungannya dengan perlindungan asset, melihat hak-hak itu, adalah bagian dari hak atas perlindungan yang seluas mungkin bagi keluarga, ibu, anak, dan orang muda, yang di dalamnya adalah termauk perlindungan terhadap aset-aset yang dimiliki keluarga itu. Negara berkewajiban menjamin hak-hak ini, karena pemerintah sendiri telah meratifikasi Kovenan Hak Ekosob. Ditambah lagi, ada amanat dalam UUD 45, pasal 27 ayat 2 juga menyebutkan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan begitu, perlindungan aset merupakan bagian dari upaya untuk melindungan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

PBB, lewat IASC (Komite Tetap Antarlembaga) tentang HAM dan bencana-bencana alam, kemudian memberikan panduan yang konprehensif, yang menyangkut di antaranya perlunya perlindungan terhadap aset-aset korban dan penyintas bencana. Dalam buku panduan yang diterbitkan IASC itu (Juni, 2006), disebutkan di antaranya “para pejabat yang berwenang harus diminta sebisa mungkin mencegah penjarahan, penghancuran, dan perampasan sewenang-wenang atau ilegal, pendudukan atau pemanfaatan terhadap properti dan kepemilikan yang ditinggalkan orang-orang atau masyarakat-masyarakat yang terpaksa mengungsi akibat bencana alam” (C.2.2).

Pada bagian lain disebutkan “properti dan kepemilikan pribadi yang tidak terpakai untuk sementara bisa dipinjamkan kepada mereka yang terpaksa mengungsi akibat bencana alam sampai waktu yang telah ditetapkan. Para pejabat yang berwenang harus diminta memastikan bahwa para pemilik properti itu diberikan ganti rugi yang layak setelah properti dipinjamkan. Jaminan proses hukum yang adil dan akses ke prosedur hukum yang adil dan tak berpihak harus dipastikan dimiliki oleh semua pihak ke properti dan kepemilikan mereka harus difasilitasi sedini mungkin” (C.2.3).

Panduan itu juga meminta, mereka yang berwenang harus memberikan kepastian tentang “surat-surat tanah atau dokumen-dokumen properti para pemilik yang hilang atau rusak selama bencana alam atau yang batas-batas tanahnya tak bisa dikenali lagi, harus diberikan kesempatan menempuh prosedur-prosedur yang terjangkau untuk mendapatkan kembali kepemilikan tanah dan properti mereka seperti semula tanpa ditunda-tunda” (C.2.5).

Selain itu, perlindungan terhadap aset korban dan penyintas bencana, mensyaratkan: prosedur-prosedur hukum harus disediakan untuk menampung pertikaian atas tanah dan properti dengan jaminan proses yang adil dan tanpa ditunda-tunda; pengaturan-pengaturan khusus harus dibuat untuk memungkinkan kaum perempuan, terutama janda-janda, serta anak-anak yatim piatu untuk mengklaim (kembali) rumah, tanah atau properti dan untuk memperoleh surat-surat kepemilikan rumah atau tanah atas nama mereka sendiri; pengaturan-pengaturan khusus harus dibuat untuk mengesahkan dan memfasilitasi pengakuan terhadap klaim-klaim atas surat tanah dan kepemilikan berdasarkan penguasaan yang bisa diperpanjang, apabila tidak ada surat kepemilikan tanah yang resmi, khususnya bagi para penduduk asli.

Pemerintah juga harus melakukan langkah-langkah yang tepat untuk melindungi orang-orang atau masyarakat-masyarakat yang terkena dampak bencana-bencana alam—khususnya kaum miskin, perempuan, anggota-anggota kelompok minoritas atau para penduduk asli, atau mereka yang terpaksa mengungsi—dari berbagai upaya pemaksaan atau ilegal oleh para tuan tanah, para spekulan, para pejabat lokal dan pelaku-pelaku lainnya untuk menyingkirkan mereka dari properti dan kepemilikan mereka.

Hal itu perlu dilakukan, mengingat, bencana alam yang terjadi biasanya menghilangkan batas-batas kepemilikan tanah; dokumen-dokumen, dan sertifikat-sertikat tanah, dan harta kekeyaaan bergerak dan tidak bergerak yang biasanya ditinggalkan di pengungsian. Jaminan atas perlindungan asset ini mutlak dilakukan, agar penanggulangan bencana tidak menimbulkan gejolak, konflik, dan permusuhan. Sebaliknya, penanggulangan bencana bisa mengangkat martabat dan pemenuhan hak0hak ekonomi korban dan para penyintas bencana. Meskipun begitu, praktik dilapangan, perlindungan asset ini tidak sederhana, sebagaimana contohnya dalam penanganan dan perlindungan para korban dan penyintas bencana Lumpur Lapindo, yang berbelit-belit, karena menyangkut kesulitan-kesulitan politik, aturan, dan masalah ganti rugi yang tidak kunjung clear dalama satu waktu.

Box I

Masalah Perlindungan Aset Penduduk Korban Bencana Lumpur Lapindo

Bencana semburan Lumpur Lapindo di Sidoarjo mulai terjadi tanggal 29 Mei tahun 2006. Semburan lumpur panas ini menggenangi desa-desa di Porong Sidoarjo. Oleh buku RPJMD Provinsi Jawa Timur (2009-2014), kerugian akibat bencana lumpur Lapindo diperkirakan mencapai Rp. 45 triliun. Aset-aset masyarakat yang terendam lumpur, oleh Kompas dicatat, di antaranya adalah tanah, yang berdasarkan data Badan Pertanahan asional (BPN) Propinsi Jatim, sekitar 576 hektar milik warga yang meliputi empat desa, Perum TAS I, dan desa sekitarnya telah terendam lumpur (Kompas, 26 Mei 2007).

Awalnya terjadi kesepakatan nilai ganti kerugian dengan PT. Lapindo Brantas, Inc. pada tanggal 4 Desember 2006, yaitu untuk desa Siring, Jatirejo, Renokenongo, dan Kedung Bendo. Waktu pelunasan ganti kerugian adalah merupakan pembayaran tahap kedua (80% dari total nilai ganti kerugian yang diterima) adalah satu bulan sebelum masa kontrak rumah 2 (dua) tahun habis, yaitu bulan Nopember 2008. Akan tetapi pembayaran ganti rugi belakangan tersendat-sendat. Kenyataannya, tak semua dari sekitar 13.000 lebih korban lumpur merasa puas. Dalam RPJMD Provinsi Jatim (2009-2014) disebutkan sebagian lainnya belum menerima ganti rugi sama sekali, yaitu sekitar 1.400 pemilik berkas termasuk warga Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, yang tinggal di pengungsian Pasar Porong Baru (bab XX, hlm. 367).

Akhirnya, pemerintah Pusat diminta menyiapkan skenario terburuk jika Minarak benar-benar tidak memiliki dana untuk ganti rugi. Skenario itu adalah pilihan dana talangan dari APBN untuk ganti rugi korban lumpur. Syaratnya, Minarak harus memberi jaminan kepada pemerintah, suatu saat mereka sanggup membayar kembali dana talangan yang telah dikeluarkan. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang dibentuk pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007, yang bertugas menyelesaikan rehabilitasi dan dampak sosial ekonomi akibat semburan lumpur lpindo, masih menyisakan banyak masalah, terutama belum adanya kesepakatan antara berbagai kelompok masyarakat korban lumpur dan Lapindo Brantas Inc, serta PT Minarak Lapindo Jaya yang berfungsi menangani pembayaran ganti rugi korban lumpur Lapindo. Status wilayah peta terdampak juga tidak bisa dituntaskan.

Selain itu, menurut RPJMD Provinsi Jatim (2009-2014) ada juga Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008, di mana terdapat peta wilayah terdampak baru seluas 88,4 hektare, dengan jumlah korban yang berhak mendapat ganti rugi sebanyak 1.666 kepala keluarga, meliputi Desa Besuki, Desa Pejarakan, dan Desa Kedungcangkring, Kecamatan Jabon, namun biaya ganti rugi atau jual beli dari ketiga desa tersebut dibebankan pada APBN. Praktiknya pun tidak sederhana, di samping ditentang banyak pakar, karena itu harusnya menjadi tanggungjawab Lapindo, bukan dibebankan kepada APBN.

Fenomena krusial perlindungan aset masyarakat dalam kasus bencana lumpur lapindo menunjukkan bahwa perlindungan aset memang harus dilakukan bagi mereka yang terdampak bencana, dan penanganannya ternyata tidak sederhana, di simping ada dimensi politiknya, kepentingan, juga menciptakan polarisasi karena berbelit-belitnya penyelesaian yang harus dilakukan. Ini menunjukkan bahwa operasional dan izin eksploitasi alam harus betul-betul mendapat kontrol dan pengawasan lebih serius, selektif, dan tidak diobral. Dampak semburan Lumpur Lapindo harusnya menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak dalam mengelola eksploitsi alam.