Peta ancaman

From Bencanapedia.ID
Jump to: navigation, search

Jika Anda merasa konten halaman ini masih belum sempurna, Anda dapat berkontribusi untuk menyempurnakan dengan memperbaiki (Edit) atau memperdalam konten naskah ini. Setelah Anda anggap sempurna, silakan hapus koda template {{sempurnakan}} ini. Atau, Anda dapat mengirimkan perbaikan konten naskah ke bencanapedia@gmail.com..

Terimakasih..

Peta yang menggambarkan potensi bahaya bencana yang mengancam masyarakat, dalam bentuk kumpulan titik-titik, garis-garis, dan area-area yang didefinisikan oleh lokasinya dengan sistem koordinat tertentu dan oleh atribut non-spasialnya, menggunakan penandaan warna-warna tertentu, dibuat secara visual, dan dengan batasan sesuai dengan skala dan proyeksi tertentu. Pengertian ancaman bencana ini mengacu pada definisi yang diberikan oleh UU Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam UU ini, disebutkan bahwa setiap bahaya akan memiliki tingkat kerawanan bencana yang ditimbulkannya. Karena bahaya bencana itu, setiap daerah diwajibkan memiliki peta bahaya bencana yang menjadi ancaman masyarakat. Peta ancaman bahaya bencana ini diperlukan dalam pengkajian risiko bencana, yang nantinya akan digunakan untuk menjadi salah satu data yang harus dijadikan pijakan untuk penanggulangan bencana, dan upaya menyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana.

Time Line

Sebagaimana peta kerentanan, risiko, dan kapasitas, peta ancaman bahaya bencana bisa disusun siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu, sesuai dengan kepentingan dan kegunaannya masing-masing dalam kaitannya dengan kebencanaan. Akan tetapi dalam konsep penanggulangan bencana, peta semacam itu harus dibuat dan dimiliki oleh setiap daerah kabupaten dan kota, yang penanganan penanggulangannya dimandatkan untuk dikordinasikan BNPB di pusat, wilayah, dan kabupaten/kota. Dalam penanggulangan bencana yang dikordinasikan BNPB itu, paling tidak harus ada 4 peta yang tersedia, dan di antaranya adalah peta ancaman atau bahaya bencana dan peta risiko bencana.

Untuk membuat peta risiko bencana, harus dibuat dulu peta bahaya bencana yang mengancam masyarakat, yang memuat informasi tentang ancaman terhadap satu jenis bahaya pada suatu daerah pada waktu tertentu. Setelah ada peta bahaya, disusunlah peta kerentanan yang memuat informasi mengenai tingkat kerentanan terhadap satu jenis ancaman bahaya pada suatu daerah pada waktu tertentu. Setelah peta kerentanan tersusun, dibuatlah peta kapasitas terhadap satu jenis ancaman bahaya pada suatu daerah pada waktu tertentu. Gabungan dari ketiga peta tersebut menjadi peta rawan bencana.

Peta ancaman bencana atau peta bahaya bencana untuk setiap daerah akan berbeda-beda tergantung ancaman bahaya yang ada di daerah itu. Karenanya, pembuatan peta ancaman atau bahaya ini tidak ada yang standar, karena potensi bencana masing-masing tempat tidak sama. Di DIY misalnya, peta bahaya letusan gunungapi harus mendapatkan prioritas dibandingkan mungkin peta bencana akibat teknologi. Sementara, untuk DKI Jakarta, yang memiliki risiko banjir lebih besar diperlukan peta bahaya banjir. Dengan demikian memang tidak mudah membuat standar untuk membuat peta peta ini di seluruh wilayah Indonesia, karena memang setiap daerah berbeda-beda potensi ancamannya.

Untuk membuat peta ancaman bahaya bencana yang diperlukan adalah mengetahui jenis dan karakter ancaman di sebuah wilayah, beserta indikatornya. Paling tidak ada 3 hal yang perlu dipahami kaitannya dengan ancaman bahaya, yaitu ancaman yang disebabkan oleh bencana alam (seperti gempa), non-alam (seperti gagal teknologi), dan ada yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia (seperti konflik sosial). Dari 3 jenis ancaman bahaya ini, harus dipahami karakteristiknya, di antara jenis-jenisnya: wilayah persebaran ancaman bahaya, cara munculnya bahaya itu, kejadian, frekuensi, dan besaran/intensitasnya.

Pengenalan karakteristik secara mendalam terhadap salah satu ancaman bahaya yang akan dibuat peta di wilayah terancam, harus melewati metode penggalian data yang mendalam, bisa dengan studi dokumen, survey, wawancara, dan FGD. Pendalaman karakteristik dan indicator dari jenis bahaya yang akan dibuat peta itu, biasanya bersamaan dengan pendalaman terhadap pengkajian risiko bencana, yang harus sekaligus memperoleh data ancaman dan bahaya bencana, tetapi juga bisa dipisah secara sendiri-sendiri, tergantung kebutuhan dan kebijakan.

Pembuatan peta ancaman juga harus mempertimbangkan tingkat bahaya yang paling besar di wilayah yang akan dibuat peta, sehingga peta ancaman bahaya bisa dibuat dalam beberapa peta untuk satu daerah manakala ancaman bahayanya tidak hanya satu. Sebagai contoh, untuk gempa bumi, bisa dibuat peta zonasi gempa, yang menunjukkan ancaman bahaya gempa di daerah-daerah yang mungkin akan dan bisa terjadi gempa; peta zonasi ancaman kekeringan di Indonesia, yang menunjukkan sebaran ancaman kekeringan yang mungkin dan akan terjadi, sehingga bisa diantisipasi atau disiapkan dengan siapsiaga cara penanggulangannya; peta zonasi ancaman letusan gunung berapi, dan lain-lain.

Peta yang dibuat harus menggambarkan, penilaian terhadap suatu daerah, ke dalam tingkat ancamannya, misalnya sangat tinggi (dengan diberi warna tertentu), tinggi (dengan kode warna tertentu), sedang (dengan warna tertentu), rendah (dengan warna tertentu), dan sangat rendah (dengan warna tertentu). Dari tingkat ancaman ini akan diketahui mana saja daerah-daerah yang memiliki tingkat ancaman baha yang snagat tinggi, dan begitu seterusnya.

Box I

Peta Ancaman Bencana Kekeringan di Indonesia, BNPB 2010 BNPB telah membuat berbagai peta zonasi ancaman yang diperlukan, dan salah satunya adalah peta zonasi ancaman bahaya kekeringan. Peta zonasi kekeringan ini, adalah peta yang menggambarkan ancaman kekeringan di pulau-pulau dan provinsi di Indonesia. Dalam peta ini, disajikan penilaian tingkat ancaman dengan penggambaran di masing-masing wilayah berbeda: sangat tinggi (diberi warna merah), tinggi (diberi warna merah kecoklatan), sedang (diberi warna kuning), rendah (diberi warna hijau), dan sangat rendah (diberi warna biru pudar). Di bawah ini adalah contoh peta zonasi kekeringan yang dibuat oleh BNPB tahun 2010:












Intinya ada tiga tahap pembuatan peta yaitu peta dasar (Baseline data). Walaupun disebut baseline, peta ini juga merupakan hasil kajian dari analisa sebelumnya. Ya memang tidak semua daerah sudah dilengkapi dengan informasi baseline ini. Misal Earthquake Hazard Map. Tentusaja ini memerlukan pemikiran serta analisa awal, seperti misalnya dalam pembuatan peta zonasi gempa.

Peta-peta ini sebaiknya sudah tersedia di daerah masing-masing. Untuk Jawa Tengah, sekali lagi ini contoh untuk Propinsi Jawa Tengah, kebutuhan peta dasar ini meliputi Spasial data (peta administrasi, Peta tata guna lahan, Peta infra struktur), Sosio economic (Demografi, Data ekonomi), Peta bencana masa lalu. Juga diperlukan peta kerentanan terhadap bahaya