Peta kapasitas

From Bencanapedia.ID
Jump to: navigation, search

Jika Anda merasa konten halaman ini masih belum sempurna, Anda dapat berkontribusi untuk menyempurnakan dengan memperbaiki (Edit) atau memperdalam konten naskah ini. Setelah Anda anggap sempurna, silakan hapus koda template {{sempurnakan}} ini. Atau, Anda dapat mengirimkan perbaikan konten naskah ke bencanapedia@gmail.com..

Terimakasih..

Peta yang menggambarkan kemampuan masyarakat untuk mengantisipasi dan memperkecil dampak suatu ancaman dan bahaya bencana di suatu wilayah. Peta ini menggambarkan kapasitas masyarakat dalam kumpulan titik-titik, garis-garis, dan area-area yang didefinisikan oleh lokasinya dengan sistem koordinat tertentu dan oleh atribut non-spasialnya, menggunkan penandaan warna-warna tertentu, digambar secara visual, dan dengan batasan sesuai dengan skala dan proyeksi tertentu. Peta ini merupakan keharusan yang dibuat dalam pengkajian pengurangan risiko bencana, selain peta ancaman dan peta kerentanan. Untuk membaca peta sejenis ini, haruslah dipahami bahwa unsur-unsur dari kapasitas masyarakat itu bermacam-macam, sehingga peta yang baik menggabungkan dari beberapa unsur kapasitas yang dimiliki masyarakat sehingga tersusun suatu paduan kapasitas masyarakat yang tergambar dalam peta yang ringkas.

Peta kapasitas, sebagaimana peta ancaman, peta kerentanan, dan peta risiko bencana, bisa dibuat oleh siapa saja yang memiliki konsen tentang kebencanaan, sesuai dengan kepentingan dan tujuan masing-masing pembuat. Hanya saja, dalam upaya penangguangan bencana nasional, peta sejenis itu harus dibuat dan dimiliki oleh BNPB, baik di daerah atau di pusat, sebagai badan yang diberi mandat mengkoordinir upaya penanggulangan bencana di Indonesia. BNPB bisa membentuk tim untuk melakukan ini atau unit kerja yang menangani pembuatan peta-peta yanag berhubungan dengan kebencanaan. Sesuai dengan mandat itu, BNPB telah membuat berbagai peta yang telah dipublikasi dalam website BNPB.

Pembuatan peta kapasitas harus dimulai dengan pendalaman dan pemahaman atas kapasitas masyarakat, dan indikator-indikator atau unsure-unsurnya. Dalam hal ini, kapasitas masyarakat bisa juga disebut dengan modal alam, sosial, IPM, ekonomi, budaya, dan politik yang dimiliki masyarakat, sehingga menjadikan masyarakat itu mampu mengurangi risiko bencana ketika ada ancaman dan bahaya bencana. Dengan kapasitas yang dimiliki itu masyarakat akan terlihat mampu siap siaga dan bisa mengurangi dampak risiko risiko bencana yang akan muncul.

Kapasitas alam atau fisik lingkungan yang dimiliki masyarakat akan menggambarkan tempat dan wilayah masyarakat yang tidak rentan; kapasitas sosial akan menggambarkan pranata-pranata sosial, seperti kepemimpinan, keluarga, dan sejenisnya; kapasitas IPM menggambarkan tingginya indek pembangunan manusia di suatu wilayah; kapasitas ekonomi menggambarkan kemampuan ekonomi suatu wilayah; kapasitas budaya menggambarkan kemampaun budaya, tradisi, dan dinamisasi di dalamnya dalam menghadapi risiko bencana; dan kapasitas politik menggambarkan kemampuan dan resources politik di wilayah itu, termasuk kebijakan politik yang diambil untuk menghadapi risiko bencana.

Praktik di lapangan, unsur-unsur kapasitas ini, berbeda antara satu wilayah dan wilayah lain, dan itu sangat wajar karena masing-masing wilayah memiliki karakter, tradisi, kemampuan, dan kerentanan berbeda-beda. Perbedaan ini juga akan menentukan tingkat kapasitas apa yang paling tinggi di wilayah itu, dan kapasitas apa yang paling sedang dan rendah dalam menghadapi dan siapsiaga ketika bencana muncul. Karena unsur-unsur dalam kapasitas tidak sederhana, masing-masing unsur itu juga masih harus dijabarkan secara lebih detil, untuk mengukur dan membuat indikator untuk mengukurnya. Misalnya, kapasitas tradisi, masih harus didetilkan: sikap tradisi masyarakat menghadapi bencana; sikap tradisi dalam melihat kreativitas pengungsian ketika aka ada bencana; sikap tradisi dalam melihat nasib; sikap tradisi dalam menjelaskan gempa, dan begitu seterusnya.

Oleh karena itu, penggalian datanya juga harus mendasarkan pada bukti-bukti, bukan pada imajinasi. Metode penggaliannya, sama dengan membuat peta ancaman, peta kerentanan, dan peta risiko bencana, bisa dilakukan dengan mengkaji domumen-dokumen yang tersedia dan berhubungan, wawancara, FGD, inventarisiasi, survei, life in, dan lain-lain. Data-data yang tersedia kemudian didiskusikan, difalsifikasi, dan dijabarkan dalam narasi tertentu, sebelum akhirnya digambarkan dalam sebuah peta.

Rumusan peta yang akan dibuat, harus didasarkan pada hasil yang mendekati pada gambaran-gambaran dan narasi dari data yang ditemukan. Karena peta menggabungkan garis, dan area-area yang didefinisikan oleh lokasinya dengan sistem koordinat tertentu dan oleh atribut non-spasialnya, dan dengan penandaan warna-warna tertentu, maka harus ada penjelasan tentang warna-warna yang digunakan, batas-batas wilayah, dan area-area yang dimaksud dalam peta. Dalam peta itu, sebagaimana peta-peta ancaman, kerentanan dan risiko, harus memberikan penilaian, misalnya dengan warna tertentu bernilai kapasitas masyarakat tinggi, sedang, dan rendah. Peta inilah yang nantinya akan dijadikan salah satu acuan pengkajian risiko bencana, dan digunakan untuk merumuskan aksi penanggulangan ancaman dan bahaya bencana.

Menyusun Indikator Kapasitas Ekonomi Masyarakat

Sebuah contoh untuk membuat peta kapasitas ekonomi, indikator-indikatornya harus dirumuskan terlebih dulu untuk bisa menyebut sebuah masyarakat memiliki kapasits ekonomi tertentu. Indikator kapasitas ekonomi bisa dibuat dengan mencari indikator kesejahteraan masyarakat di sebuah wilayah, dan kesejahteraan masyarakat harus diukur dengan cara melakukan evaluasi menyeluruh dari beberapa aspek kesejahteraan, yaitu:

  1. Aspek ketenagakerjaan, apakah penduduk di wilayah rawan bencana banyak yang menganggur apakah tidak; apakah penyerapan tenaga kerjanya terus meningkat setiap tahunnya apa menurun; berapa besaran upah minimum dan kebutuhan yang harus dikeluarkan penduduk per bulan/per hari.
  2. Aspek Kemiskinan, bisa dicari unsurnya: berapa besaran angka garis kemiskinan; berapa banyak penduduk miskin di wilayah itu; berapa tingkat pendapatan daerah rata-rata; dan seberapa lebar kesenjangan dalam distribusi pendapatan di wilayah itu.
  3. Aspek kesengsaraan atau biasa dikenal dengan istilah misery index (indeks kesengsaraan). Misery index dihitung dengan cara menjumlahkan persentase tingkat pengangguran terbuka dengan tingkat inflasi di daerah yang sedang dikaji.
  4. Aspek kualitas hidup (Indeks Pembangunan Manusia), dengan mencari unsurnya: Usia yang panjang dan sehat atau angka harapan hidup; pendidikan, yang diukur dengan dengan tingkat baca tulis dengan pembobotan dua per tiga, dan angka partisipasi kasar dengan pembobotan satu pertiga; dan standar hidup yang layak, yang diukur dengan produk domestik bruto (PDB) perkapita pada paritas daya beli secara manusia dan layak.