Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana

From Bencanapedia.ID
Jump to: navigation, search

Disaster Risk Reduction Action Plan

Disaster risk reduction action plan merupakan suatu dokumen yang dibuat atau disiapkan oleh pemerintah, badan, lembaga, perusahaan, atau organisasi yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana. Disaster reduction plan mengacu pada panduan Kerangka Kerja Hyogo dan sejalan dengan rencana pembangunan yang terkait. Dokumen yang memuat landasan, prioritas, rencana aksi serta mekanisme pelaksanaan dan kelembagaannya ini ditujukan sebagai pedoman dan acuan bagi semua pihak..

Rencana pengurangan risiko bencana di tingkat nasional harus secara rinci mengatur tanggungjawab tiap tingkat pemeritahan serta bisa diadaptasi pada situasi sosial dan geografis yang ada. Kerangka waktu, penanggungjawab, dan sumber dana harus secara rinci termuat dalam rencana tersebut.

Renaksi PRB dan Renbang

Rencana pengurangan risiko bencana memuat rencana aksi pengurangan risiko bencana yang telah diintegrasikan dan disinergikan dengan dokumen perencanaan pembangunan, seperti perencanaan tata ruang, program perubahan iklim, pengurangan kemiskinan, dan program-ogram prnasional lainnya. Rencana pengurangan risiko bencana juga memuat kepentingan dan tanggung jawab semua pihak terkait dalam penjabaran dan implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana di tingkat nasional.

Rencana Pengurangan Risiko Bencana Indonesia disusun melalui koordinasi Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait di tingkat pusat, serta berbagai pemangku kepentingan terkait, seperti perguruan tinggi, lembaga/negara donor dan lembaga swadaya masyarakat yang terkait dengan pengurangan risiko bencana.

Secara hukum, perencanaan tersebut berdasar pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang secara hierarkis merupakan penjabaran Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas-PB).

Penyusunan Rencana Nasional Pengurangan Risiko Bencana sesuai dengan perubahan paradigma penanganan bencana di Indonesia. Perubahan paradigma tersebut mennyangkut tiga hal penting, yaitu pertama, penanganan bencana tidak hanya menekankan pada tanggap darurat, melainkan pada keseluruhan manajemen risiko. Kedua, perlindungan masyarakat dari ancaman bencana oleh pemerintah merupakan wujud dari hak asasi rakyat, dan bukan semata-mata karena kewajiban pemerintah. Ketiga, penanganan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat.


BOX - Mekanisme Pelaksanaan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana

Penyusunan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana adalah upaya untuk memewujudkan komitmen di tingkat nasional dan global sesuai dengan HFA 2005-2015 serta berbagai komitmen internasional lainnya. Mekanisme pelaksanaan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana merupakan satu kesatuan dengan Renas-PB yang memiliki jangka waktu lima tahun, sedangkan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencanamerupakan dokumen teknis yang lebih operasional dan berjangka waktu tiga tahun.

Melalui koordinasi BNPB dan Bappenas setiap tahun, dibuat rencana tahunan . Selanjutnya dalam koordinasi sistem perencanaan pembangunan nasional, rencana tahunan ini akan dimasukkan sebagai bagian dari RKP dan Rencana Kerja dari kementerian/lembaga yang terkait dengan progam pengurangan risiko bencana.

Bagi nonpemerintah yang meliputi PMI, media, swasta, dan LSM, Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana merupakan sebuah komitmen program PRB yang akan dilaksanakan dalam tiga tahun mendatang.

Mekanisme kegiatan tahunan baik dalam pelaksanaan maupun evaluasinya akan dikoordinasikan Bappenas, BNPB, dan Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana. Pelaksanaan program/kegiatan dalam matriks rencana aksi ini dilakukan oleh lembaga/instansi terkait baik pemerintah maupun nonpemerintah sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Penyelenggaraan perencanaan tahunan dikoordinasikan BNPB dan Bappenas, sedangkan koordinasi pelaksanaan dan evalaluasinya dilakukan BNPB.


TIMELINE - LANDASAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Landasan Internasional

  1. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

30 Juli 1999 Dewan Ekonomi dan Sosial PBB menerbitkan Resolusi Nomor 63 Tahun 1999 yang menetapkan bahwa dekade 1990 menjadi Dekade Pengurangan Risiko Bencana Internasional (International Decade for Natural Disaster Reduction/IDNDR ). 22 Desember 2005 diterbitkan Resolusi Nomor 60/195 tentang Strategi Internasional untuk Pengurangan Risiko Bencana (International Strategy for Disaster Reduction/ISDR).

  1. Strategi Yokohama (Yokohama Strategy)

Pada 1994 diadopsi Strategi Yokohama untuk Dunia yang Lebih Aman; Pedoman untuk Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Mitigasi terhadap Bencana Alam dan Rencana Aksi (The Yokohama Strategy for a Saber World;Guidelines for Natural Disaster Prevention, Preparedness and Mitigation and its Plan of Action) yang memberikan suatu panduan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana.

  1. Kerangka Aksi Hyogo (Hyogo Framework for Action)

18–22 Juni 2005, Konferensi sedunia tentang Pengurangan Risiko Bencana diselenggarakan di Kobe, Hyogo, Jepang menghasilkan suatu Kerangka Kerja Aksi 2005-2015 untuk membangun ketahanan bangsa dan komunitas terhadap bencana oleh Kerangka Aksi Hyogo ditindaklanjuti beberapa negara dan kawasan, termasuk Indonesia.

  1. Kerangka Aksi Beijing

27-29 September 2005 diselenggarakan Konferensi yang diikuti 385 peserta dari 42 negara di Asia dan Pasifik Selatan, 13 Badan PBB dan organisasi internasional dalam rangka mengimplementasikan hasil dari konferensi negara-negara di dunia tentang pengurangan risiko bencana, yaitu Kerangka Aksi Hyogo.

LANDASAN NASIONAL

  1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana harus mengikuti kaidah-kaidah yang diamanatkan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

  1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada prinsipnya mengatur tahapan bencana meliputi prabencana, saat tanggap, dan pascabencana. Materi muatan undang-undang ini berisikan ketentuan-ketentuan pokok penyelenggaraan penanggulangan bencana

  1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Mengingat Indonesia berada pada kawasan rawan bencana yang secara alamiah dapat mengancam keselamatan bangsa, maka diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan.

  1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa dalam menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan upaya mitigasi bencana yaitu upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik.

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Sebagai upaya pengurangan risiko bencana dilakukan penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana, terdiri dari rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana dan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana.

  1. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB)

Perencanaan pengurangan risiko bencana dalam hal ini merupakan bagian dari perencanaan penanggulangan bencana. Dengan demikian, rencana aksi pengurangan risiko bencana merupakan penjabaran lebih rinci dari kebijakan dan strategi rencana penanggulangan bencana untuk aspek pengurangan risiko bencana.


Sumber:

Buku Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2010-2012, BNPB.