Sekolah siaga bencana

From Bencanapedia.ID
Jump to: navigation, search

Jika Anda merasa konten halaman ini masih belum sempurna, Anda dapat berkontribusi untuk menyempurnakan dengan memperbaiki (Edit) atau memperdalam konten naskah ini. Setelah Anda anggap sempurna, silakan hapus koda template {{sempurnakan}} ini. Atau, Anda dapat mengirimkan perbaikan konten naskah ke bencanapedia@gmail.com..

Terimakasih..

Kerangka Kerja Sekolah Siaga Bencana

Kerangka untuk menyenggarakan Sekolah Siaga Bencana (SSB). Kerangka ini menyangkut nilai-nilai dasar, prinsip dan strategi, yang harus dijadikan pijakan dalam menyenggarakan SSB sampai pada metode penerapannya. Tujuannya adalah mempersiapkan dan membuat penyelenggaraan sekolah, sejak dini mampu memberikan pengetahuan pengurangan risiko bencana terhadap anak didik. SSB ini sekarang telah banyak diadopsi di berbagai sekolah tingkat dasar, baik informal, formal, maupun non formal. Kampanye dan penyelenggarannya dilakukan oleh negara, masyarakat sipil, dan kolaborasi keduanya.

Kronika singkat

Kerangka kerja SSB didasarkan pada kenyataan geografis Indonesia yang sangat berpotensi terjadi berbagai bencana, baik yang diserbabkan oleh faktor alam atau oleh ulah manusia. Berbagai lapisan masyarakat kemudian membentuk apa yang disebut Masyarakat Penaggulangan bencana Indonesia (MPBI), yang salah satunya adalah membentuk Konsorsium Pendidikan bencana yang menjadikan sekolah pengurangan risiko bencana menjadi penting dilakukan. Banyak masyarakat sipil kemudian membuat pelatihan-pelatihan Sekolah Siaga Bencana dan berkampanye untuk itu.

Sedangkan di level negara, pemerintah yang diberi mandat untuk menanggulangi dampak becana dan ancaman bencana, juga merasa penting melakukan hal serupa. BNPB sebagai badan yang diberi mandat negara untuk mengkoordinasikan penanggulangan bencana sampai mengeluarkan Peraturan No. 04 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana. Peraturan inilah yang mengkerangkakan pendidikan siaga benacana, yang harus diberikan kepada rakyat Indonesia sejak dini. Dalam peraturan tersebut, dibahas dengan sangat detail tentang nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan strategi dasar untuk membantu pihak sekolah dan stakeholder untuk membangun sekolah siaga bencana/sekolah aman.

SSB lewat School Watching

School Watching (SW) bisa dijadikan model metode SSB. SW dilakukan dengan cara berkeliling melihat wilayah sekitar sekolah dan memahami tempat-tempat yang berbahaya ketika terjadi bencana maupun fasilitas untuk keselamatan serta memikirkan atau mencari solusi pengurangan risiko bencana yang mungkin akan terjadi. SW dengan sendirinya harus dipandang sebagai salah satu metode untuk memperkuat pengetahuan anak didik dalam SSB. Paling tidak ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam SW ini, yaitu pengamatan, penarasian dalam bentuk peta atau tulisan sebagai hasil dari pengamatan, mendiskusikan hasil pengamatan, dan presentasi. Metode ini memberikan nilai plus karena diselenggarakan dengan kegembiraan, mengintegrasikan olahraga, tracking, dan kecanggihan mengamati lingkungan dan pengetahuan kebencanaan.

Presentasi bisa berbentuk cerita, dan berbagi pengalaman sebagai tanggapan murid terhadap apa yang diamati. Setelah presentasi dirasa cukup, guru memberikan gambaran bencana dan kemungkinan ancaman bencana yang terjadi, sampai dampak dan kemungkinan kerusakannya. Setelah itu, guru memberikan cara siap siaga, dengan mitigasi bencana yang ingin diberikan kepada murid, termasuk bagaimana cara melakukan evakuasi, bagaimana cara menyelamatkan diri kalau terjadi gempa, dan lain-lain. Metode ini mudah dan bisa dilakukan oleh setiap sekolah, tanpa harus memakan biaya yang mahal. Syaratnya guru didik harus bisa menguasai pengetahuan kebenacanaan dan lingkungan sekolah yang memungkinkan bencana terjadi, dan adanya kemauan sekolah untuk terlibat dalam SSB.

Nilai-nilai SSB, dirumuskan dalam peraturan yang dikeluarkan BNPB itu, yaitu:

  • Budaya, yaitu adanya perubahan budaya, paradigma, dan pemahaman dasar ilmu bencana; berorientasi pemberdayaan dengan mengerakkan segala sumber daya yang dimiliki, mengembangkan kurikulum berbasis mitigasi bencana, membuat sarana dan prasarana (peta dan petunjuk evakuasi), melatih guru-guru, dan pembiayaan kegiatan berbasis ilmu bencanan;
  • Kemandirian, yaitu pihak sekolah harus bisa mandiri dan mampu menggerakkan segala sumberdaya yang dimiliki sekolah;
  • Pendekatan berbasis hak, yaitu setiap unsur sekolah mempunyai hak untuk selamat dari bencana, mereka mempunyai hak untuk aman dari bencana; dan
  • Berkelanjutan, yaitu sekolah siaga bencana yang sudah pernah digagas oleh pemerintah, mitra, aktifis kebencanaan harus bisa dilanjutkan oleh para guru dan murid dalam semua aspek pembelajaran;
  • Kearifan local, karena setiap bangsa dan suku yang ada di dunia ini pasti memiliki kearifan lokal (local wisdom) atau indigenous knowledge masing-masing tentang bencana; kemitraan, yaitu sekolah harus menjalin kemitraan atau kerjasama dengan pihak luar untuk menggalakkan penerapan sekolah siaga bencana; dan
  • Inklusivitas, yaitu sekolah siaga bencana harus mampu melindungi dan memperhatikan kepentingan setiap unsur sekolah termasuk murid yang memiliki kebutuhan khusus.

Selain itu, SSB harus mempertimbangkan 3 prinsip penting, di mana sekolah itu diselanggarakan, yaitu: berbasis hak, yaitu SSB harus mampu memberikan hak pendidikan dasar anak; interdisiplin dan menyeluruh, yaitu sekolah siaga bencana harus terintegrasi dengan kulikulum sekolah dan terintegrasi dalam standar pelayanan minimum pendidikan; dan komunikasi antarbudaya, dimana SSB harus mengutamakan komunikasi antar-pribadi yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda.

Strategi yang harus dilakukan SSB harus diarahkan pada 3 hal: sinkronisasi kebijakan, dengan menyinkronkan kebijakan dan regulasi yang sudah ada harus menjadi pedoman dasar untuk membentuk kebijakan baru di sekolah supaya terwujudnya sekolah siaga bencana. Kedua, peningkatan partisipasi publik dan anak, yaitu pihak wali murid, orang tua, dan anak didik, di samping pihak pendidik sendiri. Ketiga, strategi pelembagaan, yaitu pihak sekolah harus membentuk beberapa lembaga atau organisasi yang mendukung sekolah siaga bencana.

Dengan ketiga aspek itulah, kerangka kerja SSB memberikan tempat yang kokoh dalam upaya untuk membangun pengetahuan anak didik yang siaga bencana, dan sekolah aman bencana. Persoalan penerapan di lapangan dan evaluasi tentu harus menjadi pertimbangan berikutnya yang harus diperhatikan, sebagai bagian dari kontrol yang harus diakukan oleh masyarakat dan pemerintah.