Sistem Penanggulangan Bencana Indonesia

From Bencanapedia.ID
Jump to: navigation, search

Jika Anda merasa konten halaman ini masih belum sempurna, Anda dapat berkontribusi untuk menyempurnakan dengan memperbaiki (Edit) atau memperdalam konten naskah ini. Setelah Anda anggap sempurna, silakan hapus koda template {{sempurnakan}} ini. Atau, Anda dapat mengirimkan perbaikan konten naskah ke bencanapedia@gmail.com..

Terimakasih..

Indonesia telah memiliki mekanisme penanggulangan bencana awal berdirinya sebagai suatu bangsa. Namun demikian, sistem penanggulangan bencana mengalami transformasi dari waktu ke waktu dikarenakan faktor internal seperti perubahan pemerintahan, berkembangnya kebutuhan, dsb., dan faktor eksternal seperti mekanisme internasional dan perkembangan informasi dan teknologi. Berikut ini tabel perkembangan penanggulangan bencana, merujuk pada perundang-undangan dan/atau peraturan, di Indonesia.

Periode UU/Peraturan/Kebijakan Penjelasan
1945-1960
  • UU No. 6 tahun 1946 tentang Bahaya kemudian Amandemen UU No. 1 tahun 1948.
  • UU No. 30 tahun 1948 tentang Pengalihan Kedaulatan Penuh terhadap Presiden di Situasi Bahaya
UU tersebut mengatur mekanisme dalam menghadapi situasi bahaya, yakni perang dan bencana alam. Sementara UU No. 6 tahun 1946 secara spesifik menyebutkan bahwa rakyat merupakan kekuatan cadangan dalam menghadapi situasi bahaya.
1960-1990
  • Perpres No. 54 tahun 1961 dan No. 312 tahun 1965 tentang Komisi Pusat untuk Pengungsian Bencana Alam.
  • Keppres 256 tahun 1966 dan Keputusan Menteri 14/U/Kep tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam.
  • Keppres No. 28 tahun 1979 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Nasional untuk Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Dalam ketiga peraturan tersebut, respon pada saat terjadi bencana dipusatkan pada pemerintah.
Berbagai revisi di tiga peraturan tersebut dikarenakan dampak kekeringan akibat El-Nino yang berskala nasional dan kejadian erupsi gunung berapi.
1990-2000 Keppres No. 43 tahun 1990 dan Keppress 106 tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Nasional untuk Penanggulangan Bencana. Peraturan ini memasukkan komponen baru mengenai bencana akibat ulah manusia, yang merupakan adopsi dari Yokohama Strategy oleh UNIDNDR (United Nations International Decade for Natural Disaster Reduction)
2001-2007
  • Keppres No. 3 tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional untuk Penanggulangan Bencana dan Pengungsi
  • Perpres No. 3 tahun 2007 yang merupakan amandemen dari Perpres No. 83 tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional untuk Penanggulangan Bencana.
Keppres No. 3 tahun 2001 diberlakukan untuk mengakomodasi pengungsi di tahun 1998-2002. Sementara itu, Perpres No. 3 tahun 2007 diberlakukan untuk mengatasi secara spesifik dampak bencana dari Tsunami Samudera Hindia (2004) dan gempa di Yogyakarta (2006).
>2007
  • UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam
  • Perpem No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
  • Beberapa Peraturan Kepala BNPB mengenai sektor tententu.
UU No. 24 tahun 2007 mengatur secara spesifik fokus penanggulangan bencana tidak hanya pada saat terjadi dan pasca bencana, tapi juga sebelum terjadi bencana.

Sementara Perpem No. 21 tahun 2008 mengatur lebih spesifik struktur dan fungsi dalam penanggulangan bencana, termasuk pembentukan BNPB di level nasional dan BPBD di level provinsi dan kota/kabupaten. Untuk hal operasional dan teknis, Peraturan Kepala BNPB diberlakukan.

Perubahan sistem penanggulangan bencana di Indonesia yang cukup signifikan terjadi pasca terjadinya Tsunami Samudera Hindia yang berdampak pada beberapa negara di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara pada tahun 2004 yang kemudian menarik perhatian masyarakat dunia untuk merumuskan kerangka kerja pada awal tahun 2005. Kerangka kerja yang kemudian disebut Hyogo Framework for Action ini kemudian dijadikan panduan bagi negara-negara di dunia untuk memusatkan penanggulangan bencana pada pengurangan risiko bencana. Pada awal pemberlakuan kerangka kerja tersebut, pemerintah Indonesia mulai mengalihkan pendekatan dalam penanggulangan bencana yang awalnya hanya fokus pada saat bencana terjadi dan setelah bencana terjadi, menjadi fokus terhadap upaya pengurangan risiko bencana dan juga pada saat serta pasca bencana. Perubahan berkembang sejak pemberlakuan UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Hal ini ditandai dari pembentukan BNPB sampai dengan BPBD di wilayah kota/kabupaten. Kemudian terus berkembang ke pemberlakuan kebijakan terkait dengan pengurangan risiko bencana seperti pembentukan desa tangguh bencana, pemberlakuan sekolah aman bencana, dsb.

Referensi

  • “Sejarah”, BNPB on the Web | http://bnpb.go.id.
  • Jonattan A. Lassa, “Institutional Vulnerability and Governance of Disaster Risk Reduction: Macro, Meso and Micro Scale Assessment,”

Kontributor tulisan

  • Dwi Prameswari