Standar Sphere

From Bencanapedia.ID
Jump to: navigation, search

Standar Sphere adalah .........


Sejarah

Standar Minimum Respons Bencana diluncurkan pada tahun 1997 oleh tak kurang dari 400 organisasi Non-Pemerintah yang bergerak dalam bidang kemanusiaan dan gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional (International Red Cross and Red Crescent Movement) sebagai ukuran umum yang berlaku internasional dalam respons bencana atau lebih spesifik lagi; kebutuhan dan hak-hak dasar korban bencana (The Sphere Project, 2004).

Standar tersebut mencakup tujuh sektor kunci yaitu; sanitasi dan air bersih, ketahanan pangan, gizi, bantuan pangan, hunian dan penampungan, barang non-pangan dan pelayanan kesehatan. Standar Minimum Respons Bencana merupakan suatu sumbangsih kerangka kerja operasional dalam usaha bantuan kemanusiaan.

Prinsip Dasar

Dalam Buku Panduan The Sphere Project dijelaskan bahwa prinsip yang mendasari standar minimum tersebut diatas adalah Piagam Kemanusiaan (Humanitarian Charter) yang didasarkan pada prinsip – prinsip dan ketentuan hukum humaniter internasional, hukum internasional hak asasi manusia, hukum pengungsian dan Kode Perilaku untuk Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dan Organisasi Non-Pemerintah dalam Respons Bencana (Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement and Non-Governmental Organizations in Disaster Relief). Dalam buku panduan tersebut dijelaskan juga bahwa piagam tersebut menggambarkan prinsip-prinsip inti yang mengatur bantuan kemanusiaan dan menegaskan dua keyakinan dasar, yaitu, pertama, segala usaha harus diuapayakan untuk meringankan penderitaan manusia akibat bencana dan konflik dan kedua, mereka yang terkena bencana mempunyai hak – hak terhadap kehidupan yang bermartabat dan oleh karenanya juga mempunyai hak terhadap bantuan.

Visi The Sphere Project

Sphere bekerja untuk suatu dunia di mana hak semua orang yang terkena bencana dibangun kembali kehidupannya dengan cara yang menghargai suara dan mempromosikan martabat, matapencaharian dan keamanannya. (Strategi The Sphere Project 2015)

Sphere sebagai Pedoman Perilaku Respons Bencana

Terdapat sepuluh pedoman ketentuan perilaku bagi para petugas kemanusiaan dalam merespons bencana. Seperti dijabarkan oleh Komite Palang Merah Internasional (ICRC) dalam buku Panduan Sphere Project (2004), secara garis besar, substansi ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengutamakan panggilan kemanusiaan. Hak untuk mendapat dan menawarkan bantuan kemanusiaan adalah prinsip kemanusiaan mendasar yang dimiliki oleh semua orang. Akses yang luas terhadap masyarakat yang terkena bencana harus diutamakan. Maka dari itu, tujuan utama dari bantuan kemanusiaan adalah untuk mengurangi penderitaan kelompok masyarakat yang paling tidak mampu dalam mengatasi dampak bencana.

2. Prioritas bantuan ditentukan berdasarkan oleh kebutuhan bukan atas pertimbangan ras, kepercayaan ataupun kebangsaan. Pemberian bantuan didasarkan pada hasil assessment yang objektif atas kebutuhan korban bencana dan kemampuan setempat untuk memenuhi kebutuhannya.

3. Bantuan tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik maupun agama. Bantuan yang diberikan sama sekali tidak tergantung pada aliran kepercayaan atau politik si penerima bantuan dan tidak ada perjanjian yang mengikat sebagai konsekuensi dari penerimaan bantuan tersebut.

4. Tidak menjadi alat kebijakan luar negeri pemerintah. Tidak akan dengan sengaja atau karena kelalaian membiarkan institusi atau personilnya, digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan informasi sensitif untuk kepentingan politik, militer ataupun ekonomi bagi pemerintah atau lembaga lain yang mungkin berkepentingan lain diluar koridor kemanusiaan. Begitu pula tidak akan bertindak sebagai alat kebijakan luar negeri dari negara donor.

5. Budaya dan adat istiadat setempat harus dihormati. Berusaha untuk menghargai budaya, tatanan dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat dan negara dimana respons bencana dilakukan.

6. Upaya membangun kemampuan setempat untuk merespons bencana. Meskipun dalam kerentanan, masyarakat setidaknya masih memiliki kemampuan. Untuk itu jika memungkinkan, kapasitas kemampuan tersebut harus diberdayakan.

7. Melibatkan penerima bantuan dalam proses manajemen bantuan. Bantuan dan rehabilitasi yang efektif dapat tercapai apabila penerima bantuan turut dilibatkan dalam perancangan, manajemen dan pelaksanaan program bantuan.

8. Bantuan ditujukan untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana di masa mendatang, juga untuk memenuhi kebutuhan pokok. Program bantuan yang dilaksanakan dapat secara aktif mengurangi kerentanan para penerima bantuan terhadap bencana di masa mendatang, serta mengupayakan terbentuknya perilaku hidup mandiri yang berkelanjutan agar terhindar dari ketergantungan terhadap bantuan dari luar.

9. Bertanggungjawab kepada penerima bantuan maupun pemberi sumbangan. Semua kesepakatan dengan donor dan penerima bantuan harus didasari sikap keterbukaan dan transparansi.

10. Semua materi informasi tetap memperhatikan para korban bencana sebagai manusia yang bermartabat, bukan sebagai objek yang tak berdaya. Korban bencana hendaknya diperlakukan sebagai mitra sejajar dalam bekerja. Informasi kepada publik haruslah memberikan gambaran objektif tentang situasi bencana, di mana kemampuan dan aspirasi korban juga disampaikan dengan jelas, tidak hanya kerentanan dan ketakutan mereka.

Penerapan Sphere

Terdapat banyak faktor yang memperburuk kondisi yang memang sudah sulit untuk melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan, seperti tidak adanya akses terhadap penduduk yang terkena bencana atau tidak adanya jaminan keamanan, kekurangan sumber daya, keterlibatan pihak-pihak lain dan pelanggaran hukum-hukum internasional (The Sphere Project, 2004).

Keberhasilan Standar Minimum Respons Bencana sangat dipengaruhi banyak faktor antara lain; sumber daya manusia dengan segala keterbatasannya dan efisiensi media yang memuat standar minimum sehingga mudah digunakan oleh para pekerja kemanusiaan di lapangan.

Khusus penanggulangan bencana dan penerapan Standar Minimum Respons Bencana di Indonesia sendiri, beberapa pihak menilai hal tersebut belum optimal dan masih terkesan lamban. Dalam situsnya, Departemen Sosial Republik Indonesia mengakui kekurangan ini “Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, antara lain sumber daya manusia sebagai pelaku penanggulangan bencana belum memadai, penanganannya bersifat parsial, sektoral dan kurang terpadu, dan masih berorientasi pada upaya tanggap darurat yang dilakukan oleh pemerintah serta kurangnya kesadaran warga masyarakat dalam memelihara lingkungan.” (Thoyib, 2007).

Situasi dan Kondisi Penerapan

Standar Minimum Respons Bencana dirancang untuk diterapkan pada situasi bencana yang terjadi secara berangsur – angsur ataupun yang mendadak, baik pada lingkungan pedesaan maupun perkotaan, dimanapun di dunia.

Namun, standar tersebut bersama informasi yang mengiringinya tidak dirancang untuk digunakan sebagai respons bencana teknologi, seperti bencana industri, kimia, biologi atau nuklir. Meskipun begitu, standar ini tetap relevan dengan situasi dimana terjadi perpindahan penduduk atau akibat lainnya yang menimbulkan kebutuhan terhadap bantuan kemanusiaan (The Sphere Project, 2004).

Rentang Waktu

Suatu lembaga bisa memerlukan waktu beberapa hari, beberapa minggu, bahkan beberapa bulan untuk mencapai standar – standar minimum dan indikator-indikator yang berfungsi sebagai informasi apabila suatu standar telah tercapai. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai standar minimum sangat ditentukan oleh kemampuan suatu lembaga (The Sphere Project, 2004).

Penggunaan Sphere

Standar-standar minimum berlaku sebagai tolok ukur yang menentukan tingkat minimum yang perlu dicapai dalam suatu keadaan tertentu, sedangkan indikator-indikator yang mengiringinya bertindak sebagai “sinyal” yang menunjukkan tercapai atau tidaknya suatu standar. Tanpa indikator, standar – standar tersebut hanyalah sekedar pernyataan yang sulit diterapkan dalam praktek.

Standar Minimum Lintas Sektoral

Berikut merupakan salah satu contoh; Standar Umum yang berlaku untuk semua sektor dan penerapannya akan membantu dalam pencapaian standar – standar minimum dalam sektor teknis sebagaimana yang dipaparkan dalam buku panduan The Sphere Project.

Standar Umum

Partisipasi. Penduduk yang terkena bencana secara aktif berpartisipasi dalam pengkajian, perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program bantuan.

Indikator:

  1. Penduduk yang terkena bencana maupun masyarakat luas menerima informasi tentang program bantuan dan diberikan kesempatan untuk memberikan masukan kepada lembaga bantuan dalam program bantuan kemanusiaan.
  2. Tujuan dan rencana program bantuan berdasarkan pada kebutuhan dan masalah yang dihadapi korban bencana dan program tersebut menyediakan perlindungan terhadap mereka.
  3. Program bantuan dirancang untuk memaksimalkan sumberdaya lokal.

Sandingan Sphere

The Sphere Project telah mengakui standar-standar yang dihasilkan oleh organisasi-organisasi dan jejaring yang aktif dalam pendidikan, pemulihan ekonomi, buku ternak termasuk sebagai standar rekan dan pelengkap the Sphere Handbook Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response. Mereka adalah buku INEE – Standar-standar Minimum Pendidikan: Kesiapsiagaan, Tanggap Darurat dan Pemulihan, buku LEGS – Standar dan Panduan Ternak dalam Tanggap Darurat, dan buku SEEP – Standar Minimum Pemulihan Ekonomi Pasca Krisis.)

Pranala

  • www.sphereproject.org

Jika Anda merasa konten halaman ini masih belum sempurna, Anda dapat berkontribusi untuk menyempurnakan dengan memperbaiki (Edit) atau memperdalam konten naskah ini. Setelah Anda anggap sempurna, silakan hapus koda template {{sempurnakan}} ini. Atau, Anda dapat mengirimkan perbaikan konten naskah ke bencanapedia@gmail.com..

Terimakasih..