Tsunami Aceh Nias

From Bencanapedia.ID
Jump to: navigation, search

Jika Anda merasa konten halaman ini masih belum sempurna, Anda dapat berkontribusi untuk menyempurnakan dengan memperbaiki (Edit) atau memperdalam konten naskah ini. Setelah Anda anggap sempurna, silakan hapus koda template {{sempurnakan}} ini. Atau, Anda dapat mengirimkan perbaikan konten naskah ke bencanapedia@gmail.com..

Terimakasih..

Pada 26 Desember 2004 terjadi gempa sekitar 150 km dari pantai Nanggroe Aceh Darussalam (Aceh). Gempa ini merupakan gempa terbesar kedua di dunia sepanjang sejarah. Empat puluh lima menit setelah gempa terjadi, gelombang tsunami datang menghancurkan kota Banda Aceh dan beberapa kota lainnya, dan selanjutnya hanya dalam waktu beberapa menit gelombang tersebut meratakan wilayah sepanjang 800 km sedalam sampai 5 km mulai dari Langsa sampai Singkil. Dahsyatnya Tsunami tersebut dapat digambarkan dari direnggutnya 132,000 korban jiwa tewas dan 37,000 korban hilang, perlu dibangunnya kembali 139,000 rumah, 2,224 sekolah, 693 puskesmas, 3,000 km jalan, 17 unit dari 14 unit pelabuhan laut yang rusak, dan lain sebagainya, dan untuk itu diperkirakan akan diperlukan anggaran sebesar lebih dari Rp 70 trilyun.

Gempa besar lain menyusul terjadi pada 28 Maret 2005, menambah jumlah korban di Nias, sebuah pulau di barat Sumatera Utara dan pulau Simeulue, disebelah selatan Aceh. Bencana alam ini menimbulkan dampak yang sangat besar bagi kehidupan orang-orang di Aceh dan Nias. Sebagai gambaran, gempa yang terjadi di Aceh pada bulan Desember menyebabkan kepulauan Simeulue, pulau dengan luas sekitar 2,000 km persegi dengan jumlah populasi sebesar 78,000 jiwa, tenggelam sekitar satu meter.

Memperhatikan besarnya bencana di bulan Desember 2004, Pemerintah Indonesia segera menetapkan dan mengumumkan bahwa bencana tsunami di Aceh merupakan bencana nasional. Untuk itu, Badan Koordinasi Nasional untuk Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (BAKORNAS PBP) ditunjuk untuk melakukan kegiatan tanggap darurat. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Alwi Shihab, ditunjuk sebagai koordinator pada kegiatan pada tahap tanggap darurat dan berkantor di Banda Aceh.

Seluruh dunia memberikan bantuan dalam berbagai bentuk bagi penanggulangan di Aceh dan Nias. Bantuan kemanusiaan berdatangan dengan diawali dengan kedatangan 16,000 militer dari berbagai negara untuk membantu korban Aceh dan Nias. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendeklarasikan bahwa masa fase tanggap darurat berakhir pada 26 Maret 2005. Fase tanggap darurat ini dibuat untuk melakukan usaha penyelamatan korban-korban yang masih hidup, membersihkan puing-puing bangunan runtuh bekas gelombang tsunami, mengevakuasi korban yang tewas, dan menyediakan tempat-tempat pengungsian bagi para korban yang kehilangan tempat tinggal.

Dengan berakhirnya fase tanggap darurat pada Maret 2005, pemerintah Indonesia menugaskan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) untuk mengkoordinasikan proses rencana rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias. Dalam master plan yang dibuat, diidentifikasi bahwa perlu adanya sebuah badan yang bertanggung jawab sebagai koordinator proses rehabilitasi dan rekonstruksi untuk Aceh dan Nias. Pada 15 April 2005, Master plan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi untuk Aceh dan Nias diatur secara hukum melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang (Perpu) yang diikuti dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 30/2005 oleh Presiden Indonesia. Pada hari yang sama, Presiden Indonesia mendeklarasikan pembentukan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Aceh dan Nias (BRR) dengan ketua pelaksana yaitu Kuntoro Mangkusubroto.

Tugas yang diemban oleh BRR bukanlah tugas yang ringan karena sepanjang sejarah Indonesia, bahkan dunia, belum pernah didirikan suatu badan yang khusus dibentuk sebagai koordinator dan pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dengan kepalanya setingkat Menteri, sehingga BRR tidak memiliki panduan/contoh sebelumnya dalam menjalankan tugasnya ini. Oleh karena itu, BRR berusaha keras untuk membangun NAD dan Nias lebih baik dari kondisi sebelum terjadinya bencana (build back better) dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya, menerapkan struktur administrasi dan manajemen yang flat, serta sistem pendukungnya yang fungsional dan ringkas (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Nias, Laporan Tahun Pertama, April, 2006).

Rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias dilaksanakan dengan berbagai sumber pendanaan yaitu APBN, Negara-negara/ Lembaga-lembaga Donor (multilateral dan bilateral), Palang Merah Internasional/Negara Lain/Indonesia, NGO/LSM (internasional dan lokal), serta dunia usaha dalam negeri maupun luar negeri (private sector), yang keseluruhannya berjumlah lebih dari 900 lembaga. (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Nias, Oktober, 2005).

Masa tugas BRR adalah empat tahun yaitu terhitung mulai 30 April 2005 sampai April 2009. Selama empat tahun masa bakti ini, BRR menghadapi berbagai macam tantangan dan dilema kolaborasi baik itu dengan lembaga donor, masyarakat Aceh, pemerintah RI, maupun stakeholder lainnya yang terlibat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dan Nias.

Bacaan

  • https://inatews.bmkg.go.id/new/tentang_tsunami.php
  • Analisis Dinamika Kolaborasi antara Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias (BRR) dengan Lembaga Donor Pasca Tsunami 2004; Jurnal Manajemen Teknologi; Volume 10 Number 1 2011
  • Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Aceh dan Nias, Sumatra Utara; Buku Utama, April 2005
  • UU No.10 Tahun 2005 Tentang BRR NAD dan NIAS
  • dsb