Difference between revisions of "BRR"

Revision as of 20:39, 22 June 2022

Profil Lembaga

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias (BRR NAD-Nias) adalah badan ad hoc setingkat kementerian yang dibentuk Pemerintah Indonesia untuk mengoordinasikan program dan proyek pemulihan di NAD dan Sumatera Utara khususnya kepulauan Nias. Badan khusus yang dibentuk untuk melakukan rehabilitasi-rekonstruksi pasca bencana gempa bertsunami Samudera Hindia 2004 tersebut, didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 (PP). Presiden Susilo Bambang Yudhyohono melantik tiga organ utama BRR yakni Badan Pelaksana, Dewan Pengarah, dan Dewan Pengawas pada 30 April 2005. Dalam hitungan hari, Badan Pelaksana (BRR) segera berangkat ke lokasi penugasan dan membuka kantor pusat di Banda Aceh, serta kantor cabang di Nias dan Jakarta.

Belakangan, beleid PP yang lebih merespon tahap kedaruratan tersebut, dikukuhkan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005 (UU). Produk hukum tertinggi itu menambahkan mandat BRR. Awalnya BRR mengoordinasikan ribuan program-proyek dari 550 lebih negara sahabat, badan donor, lembaga multilateral, perusahaan multinasional-nasional, lsm asing-lokal, dan perorangan yang membantu kedua wilayah terdampak. Dalam UU pengganti PP tersebut ditambahkan lagi mandat untuk mengelola program-proyek Pemerintah RI yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Estimasi kebutuhan pembangunan kembali NAD dan Nias mencapai Rp 60 trilyun. Dana tersebut bersumber dari moratorium hutang Pemerintah Indonesia sebesar Rp 21 trilyun yang akan dialokasikan selama empat tahun anggaran. Sisanya berasal dari komitmen lebih dari 550 entitas pemulihan mitra di atas. Perhatian dunia kepada bencana gempa berskala 9.0 SR yang dampak tsunaminya mencapai pantai Afrika Timur di Somalia tersebut mewujud dalam misi operasi non-militer yang terbesar di abad ke 21.

Dalam perjalanannya Coordination Forum on Aceh and Nias ke empat (CFAN 4) bersamaan dengan pengakhiran masa tugas BRR pada 2009 mencatat, total sebanyak 965 LSM dan lembaga donor turut terlibat dalam pemulihan Aceh dan Nias yang dilaksanakan dalam 1.540 proyek, tersebar di 266 kecamatan, dan 2.688 desa dengan pembiayaan program/proyek mereka mencapai senilai Rp 35 trilyun.

Negara terdampak berjumlah 12 negara. Selain Indonesia, Thailand, Malaysia, Sri Lanka, dan beberapa negara Asia lain. Ujung gelombang tsunami dari 150 kilometer lepas pantai kota Calang, Nangro Aceh Darusalam tersebut juga mencapai pantai timur Afrika di Somalia. Diperkirakan di NAD sendiri sebanyak 110.000.000 orang meninggal dan sekira 30.000 orang lainnya hilang. Bencana gempa bertsunami Samudera Hindia merupakan bencana terbesar sejak Gempa China yang menewaskan 167.000 jiwa pada 1976.

Kajian awal dampak dan kemajuan per 2007

BRR sendiri memiliki mandat kerja empat tahun masa bakti (masa pakai). Awalnya terbagi dalam beberapa kedeputian sektoral dan fungsional kerja di bawah Kepala Operasi yakni Pembangunan Infrastruktur; Pembangunan Perumahan dan Permukiman; Pengembangan Ekonomi dan Bisnis; Agama, Budaya, dan Kesejahteraan Sosial; Pengembangan Pertanian dan Perikanan-Kehutanan; Pengembangan Kelembagaan, Pemerintahan, Pendidkan, dan Kesehatan; dan Monitoring, Evaluasi, dan Penyelesaian Perselisihan. Dalam perjalanannya, struktur kedeputian mengalami perubahan sesuai perubahan target, sasaran, dan tantangan dinamis yang dihadapi di lapangan.

Peta Jalan dan Penekanan Rehab-Rekon 2005-2009

Prinsip-Prinsip Dasar

1. Berorientasi pada masyarakat (partisipatif) dan menempatkan masyarakat sebagai subyek yang turut mengambil keputusan (community driven)
2. Rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebuh baik (build back better)
3. Berkoordinasi dengan para pihak (stakeholder) seperti kementerian atau lembaga tekait, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kalangan perguruan tinggi, pemuka masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, lembaga-lembaga donor, LSM/NGO baik lokal, nasional maupun internasional
4. Memprioritaskan daerah-daerah yang terdampak bencana dan memperhatikan daerah-daerah yang mendukung pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
5. Menekankan percepatan pemenuhan kebutuhan mendesak (kritis) masyarakat penyintas khususnya mereka yang paling rentan
6. Mempertimbangkan semua aspek kehidupan (holistic approach) dan berdasarakn strategi yang komprehensif
7. Transparansi yang maksimal dan tidak ada toleransi (zero tolerance) terhadap korupsi dengan melekatkan Satuan Anti Korupsi (SAK) di BRR

Strategi Umum

Berdasarkan prinsip-prinsip dasar di atas dan berdasarkan perkembangan dinamis di lapangan, maka ditetapkan Strategi Umum rehabilitasi dan rekonstruksi jangka menengah 2005-2009 dalam tujuh tahapan dan kelompok kegiatan:

1. Melakukan identikasi, kajian (assessment) kebutuhan, pemetaan ulang, dan pembuatan sertifikasi tanah serta menyusun perencanaan tata ruang pada tingkat lingkungan, kabupaten/kota, dan tingkat regional serta provinsi
2. Memberikan bantuan dan kembangun perumahan bagi masyaraat yang terdampak bencana
3. Membangun prasarana-sarana (infrastruktur fisik) lingkungan, perkotaan, dan wilayah serta regional.
4. Membangun kembali perekonomian dan usaha masyarakat
5. Membangun kembali dan meningkatkan prasarana-sarana pelayanan pendidikan dan kesehatan
6. Melakukan revitalisasi kegiatan agama, sosial, dan kebudayaan
7. Mengembangkan kapasitas kelembagaan (capacity building) setempat, baik kelembagaan pemerintah maupun nonpemerintah

Menurut Kepala Badan Pelaksana BRR NAD-Nias, Kuntoro Mangkusubroto sejak berdiri sejak 2005 lalu, dan hingga berakhirnya 16 April 2009 nanti, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias telah berhasil membangun berbagai fasilitas pasca gempa dan tsunami di Aceh. Diantaranya, 133.903 rumah dan 1.047 fasilitas kesehatan. Menurut Kuntoro, dari dana yang dijanjikan sejumlah US $ 7,2 miliar termasuk dari pemerintah RI sebesar US$ 2,1 miliar , 93 persen atau sebesar 6,7 miliar USD sudah masuk ke Aceh dan Nias dalam bentuk dana komitmen. Yang sebagian besar diantaranya bahkan merupakan nilai proyek yang sudah selesai. "Sebuah capaian konversi janji menjadi komitmen yang tidak pernah tertandingi dalam sejarah penanganan bencana di dunia," kata Kuntoro dalam laporan Forum Koordinasi Aceh dan Nias ke-Empat (CFAN 4) di JCC, Jakarta, Jumat 1 Februari 2009.

Untuk menjamin kepercayaan donatur, BRR dalam perjalanannya telah menerapkan Pakta Integritas dengan membentuk Satuan Anti Korupsi. Selain itu, BRR juga bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Departemen Keuangan untuk menempatkan perbendaharaan khusus program rekonstruksi di Banda Aceh. "Tetapi, yang menjadi tulang punggung dibalik semua itu adalah kesediaan masyarakat untuk ikut serta menegakkan semangat pembangunan yang bersih dari korupsi," tambah dia.

Kemajuan Pemulihan

Dampak Kerusakan

1. Rumah hancur: 120.000 unit
2. Rumah rusak: 70.000 unit
3. Bandara: 14 unit
4. Fasilitas kesehatan: 114
5. Sekolah: 2000 unit
6. Guru meninggal: 2.500 orang
7. Jalan: 3000 km
8. Jembatan: 120 unit
9. UKM: 100.000 unit
10. Tambak ikan: 20.000 ha
11. Tanah pertanian: 60.000 ha
12. Bangunan pemerintah: 1.052 bangunan

Pencapaian Pemulihan

(Laporan BRR hingga 31 Januari 2009)

1. Rumah dibangun: 133.903 unit
2. Pengungsi di barak: 768 kk
3. Fasilitas kesehatan: 1.047 unit
4. Sekolah: 1.488 unit
5. Guru dilatih: 39.438 orang
6. Jalan: 3.585 km
7. Jembatan: 273 unit
8. Bandara: 12 unit
9. Pelabuhan laut: 20 unit
10. UKM dibantu: 194.947 unit
11. Tempat ibadah: 3.193 unit
12. Kapal ikan: 7.107 unit
13. Tenaga kerja dilatih: 154.488 orang
14. Kantor pemerintah: 987 unit

Artikel ini sudah tayang di VIVA.co.id pada hari Jumat, 13 Februari 2009 - 17:36 WIB Judul Artikel: "Realisasi Komitmen Tertinggi di Dunia" Link Artikel: https://www.viva.co.id/berita/nasional/30045-realisasi-komitmen-tertinggi-di-dunia

Dunia Turut Berbela Rasa dan Hadir Membantu

Presiden Bank Dunia, Paul Wolfowitz berziarah tabur bunga di makam masal, Banda Aceh

RANTF: Pengelolaan Portfolio Program-Proyek

BRR dalam perjalanannya beroleh mandat tambahan untuk melaksanakan program dan proyek Pemerintah bagi pemulihan wilayah dan kehidupan di NAD dan kepulauan Nias yang terdampak tsunami Samudera Hindia 2004. Selain melaksanakan tugas tambahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tersebut, awalnya BRR telah beroleh mandat utama untuk mengoordinasikan kegiatan segenap Mitra Negara Sahabat, Badan Donor, dan LSM, Perusahaan, serta Individu dari luar dan dalam negeri. Fungsinya lebih melakukan pencatatan volume, masa kerja, nama pelaksana, dan besaran program-proyek dari Mitra Pemulihan di atas.

Untuk memperkuat fungsi koodinatif tersebut, BRR pada Oktober 2005 meluncurkan Recovery Aceh Nias Trust Fund (RANTF). Mekanisme koordinatif dengan jumlah mitra pemulihan berjumlah lebih dari 550 entitas negara, lembaga, perusahaan atau pun individu ini mesti dikelola melalui sebuah sistem terpadu. Tidak mungkin hanya melalui komunike-komunike dialog berupa rapat kerja formal, pun instrumen-instrumen komunikasi informal. RANTF didirikan BRR untuk mengelola portfolio pekerjaan berskala cukup besar yang dilakukan pihak multi donor (konsorsium donor), badan donor, atau NGO Internasional dalam wujud pembentukan pengelolaan dana bersama (trust fund). Akuntabilitas RANTF dimonitor langsung oleh Kepala Badan Pelaksana BRR, Kuntoro Mangkusubroto dan Ketua Komite RANTF cq. Deputi Operasi BRR, Eddy Purwanto.

BRR melalui deputi operasi dan direktorat donor/lsm memfasilitasi konsultasi dan sistem Recovery Aceh Nias Database (RANDatabase) untuk mendukung kerja RANTF. Dalam sesi konsultasi pihak mitra dapat memohon arahan alokasi perencanaan program-proyek berdasarkan sebaran realisasi kegiatan pemulihan yang telah dilaksanakan oleh semua mitra pemuihan. Fungsi koordinatif BRR menjadi penting, agar tidak terjadi ketimpangan program-proyek di wilayah tertentu atau sektor-subsektor. RANTF kian strategis mengingat program-proyek berskala besar akan berdampak luas dan jangka panjang, sehingga memerlukan pemantauan kegiatan yang tercatat dengan baik, termonitor dengan amat terukur sehingga pada waktu penyelesaian kegiatan dapat diserahterimakan dengan tepat waktu sesuai volume pekerjaan.

Museum Tsunami

Museum Tsunami karya arsitek Ridwan Kamil di kota Banda Aceh

Sumber

1. Tim Penulis BRR NAD-Nias, 2007. Laporan Tahunan BRR NAD-Nias. Jakarta: BRR NAD-Nias.
2. Tim RANTF BRR, Info Memo edisi ketiga. 2007. Memupuk Kepercayaan. Jakarta: BRR RANTF.
3. Alin TAG BRR, 2008. Direktorat Hubungan Donor BRR NAD-Nias. Banda Aceh: BRR NAD-Nias
4. Setiawan, Aries. https://www.viva.co.id/berita/nasional/30045-realisasi-komitmen-tertinggi-di-dunia