Kawasan agropolitan

From Bencanapedia.ID
Jump to: navigation, search

Jika Anda merasa konten halaman ini masih belum sempurna, Anda dapat berkontribusi untuk menyempurnakan dengan memperbaiki (Edit) atau memperdalam konten naskah ini. Setelah Anda anggap sempurna, silakan hapus koda template {{sempurnakan}} ini. Atau, Anda dapat mengirimkan perbaikan konten naskah ke bencanapedia@gmail.com..

Terimakasih..

Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

Kawasan agropolitan yang berada dalam 1 (satu) kabupaten diatur dengan peraturan daerah kabupaten, untuk kawasan agropolitan yang berada pada 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten diatur dengan peraturan daerah provinsi, dan untuk kawasan agropolitan yang berada pada 2 (dua) atau lebih wilayah provinsi diatur dengan peraturan pemerintah.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun rencana tata ruang kawasan agropolitan harus memuat;

  1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang kawasan agropolitan;
  2. Rencana struktur ruang kawasan agropolitan yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana kawasan agropolitan;
  3. Rencana pola ruang kawasan agropolitan yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya;
  4. Arahan pemanfaatan ruang kawasan agropolitan yang berisi indikasi program utama yang bersifat interdependen antardesa; dan
  5. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan agropolitan yang berisi arahan peraturan zonasi kawasan agropolitan, arahan ketentuan perizinan, arahan ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi

Program pengembangan kawasan agropolitan dapat membantu berbagai persoalan di daerah pedesaan, diantaranya; 1) Dapat berfungsi sebagai penyeimbang pembangunan antara wilayah perdesaan dengan wilayah perkotaan; 2) Dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal; 3) Dapat memperkuat ketahanan pangan secara nasional; 4) Dapat menahan laju migrasi penduduk dari desa ke kota; 5) Dapat menciptakan lapangan pekerjaan; 6) Dapat menjaga kelestarian dan keseimbangan sumberdaya alam di wilayah perdesaan.

Pengembangan kawasan agropolitan bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan pertanian, baik yang dibutuhkan sebelum proses produksi, dalam proses produksi, maupun setelah proses produksi. Upaya tersebut dilakukan melalui pengaturan lokasi permukiman penduduk, lokasi kegiatan produksi, lokasi pusat pelayanan, dan peletakan jaringan prasarana.

Time Line:

  • 1996 - Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk dan Tatacara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang
  • 2004 - Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
  • 2007 - Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
  • 2008 - Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
  • 2010 - Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus

Box 01:

Peta kawasan pertumbuhan banten 2009.jpg Peta rencana pengembangan kawasan agropolitan di Provinsi Banten (www.dsdap.bantenprov.go.id)

Box 02:

Peta siteplan kedondong banyumas.jpg Site Plan Kedondong Agropolitan Center di Kabupaten Banyumas (kedondongagropolitan.com)

Rekomendasi:

http://www.bkprn.org/http://ciptakarya.pu.go.id/ • Nasution, L.I. 1988. Pendekatan Agropolitan Dalam Rangka Penerapan Pembangunan Wilayah Perdesaan. PWD-FPS IPB, Bogor.