Pencegahan bencana

From Bencanapedia.ID
Jump to: navigation, search

Jika Anda merasa konten halaman ini masih belum sempurna, Anda dapat berkontribusi untuk menyempurnakan dengan memperbaiki (Edit) atau memperdalam konten naskah ini. Setelah Anda anggap sempurna, silakan hapus koda template {{sempurnakan}} ini. Atau, Anda dapat mengirimkan perbaikan konten naskah ke bencanapedia@gmail.com..

Terimakasih..

Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman dan kejadian bencana, melalui pengurangan risiko bencana dan kerentanan bencana. Pencegahan bencana ini merupakan langkah pertama dalam upaya penanggulangan bencana, selain penanganan darurart, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Upaya pencegahan ini meliputi aspek pengetahuan, pemanfaatan modal sosial dan tradisi yang menunjang pencegahan, dan langkah-langkah nyata untuk melakukan pencegahan, baik oleh masyarakat atau penentu kebijakan. Pencegahan Bencana ini telah menjadi konsen di dalam UU No. 7 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, dan Konferensi Pengurangan Bencana Dunia tahun 2005 di Hyogo yang menghasilkan Kerangka Aksi Hyogo yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

Time Line

Pencegahan bencana selalu berkaitan dengan tipe bencana itu sendiri. Dalam kajian kebencanaan, paling tidak ada dua tipe: tipe bencana alam yang tidak mungkin dilakukan pencegahan, misalnya berkaitan dengan proses geologi atau proses meteorologi, seperti gunung meletus, badai angin, dan gempa bumi. Maka yang dilakukan dalam pencegahan adalah pengurangan kerentanan elemen-elemen yang mungkin terpengaruh, misalnya dengan mengurangi dampak-dampak tertentu, dengan cara pembuatan tanggul-tanggul air yang benar dan baik atau membuat konstruksi bangunan yang tahan gempa. Ada juga tipe bencana yang mungkin bisa dilakukan pencegahan, semisal pada bencana kecelakaan industri. Yang perlu dilakukan dalam tipe bencana ini adalah penciptaan sistem keamanan tertentu sebagai bentuk pencegahan bencana.

Pencegahan bencana di sini berhubungan dengan penentuan subjek dan objek. Yang dimaksud subjek di sini adalah pelaku yang mesti melalakukan langkah-langkah tertentu; dan disebut objek adalah yang mungkin atau kemungkinan mereka yang terkena dampak ancaman bencana. Subjek dan obyek di sini adalah segenap masyarakat di dalam area atau wilayah yang rentan menghadapi ancaman dan kejadian bencana. Sementara penentu kebijakan yang harus menyediakan sistem sedini mungkin untuk melakukan pencegahan di wilayah yang menjadi tanggungjawabnya, adalah bagian dari subjek yang harus aktif untuk melakukan tindakan-tindakan sosialisasi pengetahuan kebencanaan dan sadar bencana.

Baik subjek atau objek dalam pencegahan bencana perlu mentransfer pengetahuan tentang mitigasi bencana, yang meliputi fisik dan non-fisik. Bentuknya bisa berupa penataan kawasan dan jenis-jenis struktur bangunan yang mesti dibangun di wilayah yang rentan menghadapi ancaman dan kejadian bencana, sesuai dengan tipe bencana yang mungkin ada; dan sosialisi-pendidikan tentang kebencanaan, cara-cara evakuasi, dan pengungsian yang aman. Mensosialisasikan mitigasi bencana fisik dan non-fisik berarti mengurangi kerentanan masyarakat dalam menghadapi ancaman dan kejadian bencana.

Contoh untuk konteks bencana tanah longsor, suatu bencana bisa diminimalisir untuk dicegah, maka aspek pengetahuan yang mesti dimiliki oleh subjek dan objek pencegahan bencana berkaitan, misalnya: mencetak sawah dan membuat kolam pada tanah berlereng di atas pemukiman akan membahayakan masyarakat; bila terjadi retakan pada lereng tanah segera dipadatkan agar air tidak masuk ke dalam tanah melalui retakan; melakukan penggalian di bawah lereng terjal membahayakan masyarakat di bawahnya; menebang pohon di lereng akan memudahkan terjadinya banjir bila datang hujan; dan membangun rumah atau pemukiman di bawah tebing atau di tepi tebing akan menciptakan kerentanan bencana yang dihadapi masyarakat.

Selain memperdalam pengetahuan mitigasi kebencanaan, tradisi-tradisi yang menunjang pencegahan dan pengetahuan mitigasi bencana mesti dijaga dan dipertahankan. Sementara tradisi yang membahayakan dan mengancam terhadap kerentanan masyarakat dalam menghadapi bencana, harus ditinggalkan. Contoh tradisi yang baik dan harus dipertahankan, adalah tradisi masyarakat yang menempatkan pohon-pohon besar sebagai sesuatu yang tidak boleh dijamah dan tidak boleh diganggu. Kalau di zaman dulu, tradisi ini di berbagai masyarakat berkaitan dengan adanya si penunggu di pohon-pohon besar itu. Tetapi sekarang, cara berargumentasinya ditambah, misanya dengan adanya pohon besar itu, akan tersedia cadangan air besar dan bisa menahan laju erosi tanah. Tradisi ini termasuk tradisi untuk menjaga lingkungan hidup yang mesti dipertahankan.

Aspek pencegahan lain adalah langkah-langkah nyata yang harus dilakukan subjek. Pemerintah pertama-tama harus memiliki kebijakan penanggulangan bencana yang konprehensif sampai ke daerah; mengidentifikasi dan mengenalkan sumber bahaya atau ancaman bencana kepada masyarakat; melakukan pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan teknologi tinggi yang rentan bencana; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan ikut terlibat aktif melakukan penguatan ketahanan sosial masyarakat. Termasuk di bagian ini, pemerintah harus memiliki sistem peringatan dini terhadap terjadinya bencana, dan ini mengharuskan langkah nyata membuat pos peringatan dini yang bisa diakses masyarakat sewaktu-waktu dan kapan saja dibutuhkan; membuat simulasi evalusasi pengungsian, dan langkah-langkah lainnya.

Sedangkan di dalam masyarakat, langkah-langkah berdisplin lingkungan yang dijaga terus menerus akan menjadi modal sosial pencegahan yang sangat bermanfaat. Langkah-langkah nyata ini meliputi kemauan dan tindakan agar masyarakat sendiri tidak tinggal di area berbahaya dan membangun struktur bangunan yang tahan bencana; dan siap melakukan evakuasi dengan langakah-langkah tertentu bila sewaktu-waktu diperlukan.

Tindakan pencegahan

Perka BNPN No. 4 tahun 2008 membagi pasif dan aktif dalam tindakan pencegahan bencana:

1. Tindakan pencegahan pasif antara lain:

  1. Penyusunan peraturan perundang-undangan;
  2. Pembuatan peta rawan bencana dan pemetaan masalah;
  3. Pembuatan pedoman/standar/prosedur;
  4. Pembuatan brosur/leaflet/poster;
  5. Penelitian/ pengkajian karakteristik bencana;
  6. Pengkajian / analisis risiko bencana;
  7. Internalisasi PB dalam muatan lokal pendidikan;
  8. Pembentukan organisasi atau satuan gugus tugas bencana;
  9. Perkuatan unit-unit sosial dalam masyarakat, seperti forum;
  10. Pengarus-utamaan PB dalam perencanaan pembangunan;

2. Tindakan pencegahan aktif antara lain:

  1. Pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan, bahaya, larangan memasuki daerah rawan bencana dsb.
  2. Pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai peraturan tentang penataan ruang, ijin mendirikan bangunan (IMB), dan peraturan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana.
  3. Pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat dan masyarakat.
  4. Pemindahan penduduk dari daerah yang rawan bencana ke daerah yang lebih aman.
  5. Penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat.
  6. Perencanaan daerah penampungan sementara dan jalur-jalur evakuasi jika terjadi bencana.
  7. Pembuatan bangunan struktur yang berfungsi untuk mencegah, mengamankan dan mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana, seperti: tanggul, dam, penahan erosi pantai, bangunan tahan gempa dan sejenisnya.