Penyelenggaraan penanggulangan bencana

From Bencanapedia.ID
Jump to: navigation, search

Jika Anda merasa konten halaman ini masih belum sempurna, Anda dapat berkontribusi untuk menyempurnakan dengan memperbaiki (Edit) atau memperdalam konten naskah ini. Setelah Anda anggap sempurna, silakan hapus koda template {{sempurnakan}} ini. Atau, Anda dapat mengirimkan perbaikan konten naskah ke bencanapedia@gmail.com..

Terimakasih..

Upaya menanggulangi bencana meliputi 3 tahap, yaitu prabencana, tanggap darurat, dan saat pascabencana. Tujuannya adalah untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. UU No. 8 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2011 tentang penyelenggaraan bencana merupakan payung nasional untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam penyelenggaraannya sesuai undang-undang harus dikoordinasi oleh BNPB. Seperangkat peraturan pemerintah dan peraturan kepala BNPB dan bagian-bagian badannya, atau unsur-unsurnya, menjadi bagian penting untuk menyelenggarakan upaya penanggulangan bencana di seluruh wilayah Indonesia.

Timeline

Menurut UU No. 8 tahun 2007, untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana nasional, asas yanag harus dijadikan pijakan adalah kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, ketertiban dan kepastian hokum, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semnetara prinsip yang harus dilakukan cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, nondiskriminatif, dan nonproletisi.

Tujuan dari penanggulangan bencana harus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana; menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada; menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; menghargai budaya lokal; membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta; mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tanggungjawab untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana ada di tangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dimandatkan kepada BNPB. Meski begitu masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam semua proses penanggulangan bencana ini: berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial; berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana. Lembaga-lembaga nasional dan internasional juga boleh dan diberi peran untuk penanggulangan bencana, dengan tetap berkoordinasi dengan BNPB.

Penyelenggaraan bencana yang dilakukan harus meliputi aspek-aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat; kelestarian lingkungan hidup; kemanfaatan dan efektivitas; dan lingkup luas wilayah. Setelah dikaji, mungkin dan bisa saja pemerintah menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan/atau mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Tahap Pra Bencana

Proses peneyelenggaraan penanggulangan bencana, harus melewati tahap prabencana, baik dalam situasi tidak terjadi bencana; atau dalam situasi ketika terdapat potensi terjadi bencana. Dalam tahap ini disusun perencanaan tindakan-tindakan: pengenalan dan pengkajian ancaman bencana; pemahaman tentang kerentanan masyarakat; analisis kemungkinan dampak bencana; pilihan tindakan pengurangan risiko bencana; penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia. Poros dari tahap pra bencana adalah pencegahan dan kesiapsiagaan menghqdapi kemungkinan bencana.

Tahap Saat Bencana

Tahap selanjutnya adalah tanggap darurat, mencakup evakuasi dan penyelamatan korban-korban bencana; dan pemenuhan kebutuhan dasar yang bersifat segera, kebutuhan air bersih dan sanitasi; pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, dan penampungan dan tempat hunian. Kegiatan yang dilakukan adalah pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Dan, kelompok rentan yang harus mendapat perhatian lebih adalah bayi, balita, dan anak-anak; ibu yang sedang mengandung atau menyusui; penyandang cacat; dan orang lanjut usia.

Tahap Pasca Bencana

Setelah itu dilakukan tahap pemulihan meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi mencakup perbaikan lingkungan daerah bencana; perbaikan prasarana dan sarana umum; pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; pemulihan sosial psikologis; pelayanan kesehatan; rekonsiliasi dan resolusi konflik; pemulihan sosial ekonomi budaya; pemulihan keamanan dan ketertiban; pemulihan fungsi pemerintahan; dan pemulihan fungsi pelayanan publik.

Sedangkan pemulihan dengan rekonstruksi, yang dilakukan adalah: pembangunan kembali prasarana dan sarana; pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan; peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat; peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; peningkatan fungsi pelayanan publik; dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Seluruh pembiayaan penyelenggaraan penanngualanagan benacana, sebagian besar pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan Penanggulangan bencana terintegrasikan dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja nasional, propinsi atau kabupaten/kota. Kegiatan sektoral dibiayai dari anggaran masing-masing sektor yang bersangkutan. Bantuan dari masyarakat dan sektor non-pemerintah, termasuk badan-badan PBB dan masyarakat internasional, dikelola secara transparan oleh unit-unit koordinasi.


Box I: Tabel Kegiatan Penyelenggraaan Penanggulangan Bencana menurut PP. No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.


Pilihan tindakan Kegiatan instansi BNPB BMG Depkes Depsos Dep PU Dep EESDM TNI/Polri LSM/NGO Depdagri dlll Pra bencana saat tidak terjadi bencana 1. Pembuatan Peta Rawan 2.Penyuluhan 3.Pelatihan 4.Pengembangan SDM 5.Analisis risiko & bahaya 6 Litbang 7.Dan lain-lain






Pra bencana saat terdapat Potensi bencan 1 Pembentukan POSKO 2.Peringatan 3.Rencana Kontinjensi 4.Dan lain-lain






Pada Saat Tanggap Darurat 1.Pernyataan Bencana 2. Bantuan Darurat 3.Dan lain-lain






Pasca Bencana 1. Kaji bencana 2. Rehabilitasi 3. Rekonstruksi






Kode dalam centang: (O) = Penanggungjawab; (Δ) = Terlibat Langsung; dan (+) = Terlibat Tidak Langsung

Sumber: PP. No. 21 tahun 2008.