View source for BNPB

<div style="width:300px; float:right; clear:right; margin-left:15px; border:1px solid #999999; background-color:#f8f8f8; text-align:center;">
<div style="padding:0.3em; background-color:#f8f8f8; font-size:110%;">'''Badan Nasional Penanggulangan Bencana<br /> (BNPB)'''''
[[File:LogoBNPB.png | 200px]]
</div>
<div style="padding:0.3em; line-height:1.5em;font-size:90%;">
</div>
<div style="padding:0.3em; background-color:#ddd; font-size:0.9em; font-family:sans-serif;">'''Dasar Hukum'''</div>
<div style="padding:0.3em; line-height:1.5em;font-size:90%;">
Undang-Undang No 24 Tahun 2007 <br />
Peraturan Presiden No 8 Tahun 2008<br />
</div>

<div style="padding:0.3em; background-color:#ddd; font-size:0.9em; font-family:sans-serif;">'''Kepala BNPB'''</div>
<div style="padding:0.3em; line-height:1.5em;font-size:90%;">
[[Doni Monardo]] (9 Januari 2019 - sekarang)<br />
[[Willem Rampangilei]] (7 September 2015 - 8 Januari 2019)<br />
[[Syamsul Maarif]] (2008 - 2015)
</div>

<div style="padding:0.3em; background-color:#ddd; font-size:0.9em; font-family:sans-serif;">'''Alamat'''</div>
<div style="padding:0.3em; line-height:1.5em;font-size:90%;">
'''Graha BNPB'''<br />
Jl. Pramuka Kav.38 Jakarta Timur 13120. <br />
Telp. 021-29827793<br />
Fax. 021-21281200<br />
Email: contact@bnpb.go.id<br /><br />
'''Pusdalops BNPB'''<br />
Telp: 021-298 27 666<br />
Fax: 021-298 27 444<br />
Email: pusdalops@bnpb.go.id<br /><br />
'''Website'''<br />
http://www.bnpb.go.id/
</div>
</div>

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan lembaga pemerintah non departemen yang dibentuk berdasarkan UU No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. BNPB didirikan dengan dasar legal operasional Peraturan Presiden no 8 tahun 2008 tertanggal 26 Januari 2008.

=Sejarah Kelembagaan=
==1945-1966==
Upaya untuk menolong penderitaan rakyat akibat musibah bencana baik bencana alam maupun bencana ulah manusia, sudah dirintis oleh Pemerintah sejak zaman revolusi perjuangan kemerdekaan. Pada 20 Agustus 1945, untuk menolong para keluarga dan korban perang kemerdekaan, Pemerintah mendirikan Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) yang mempunyai cabang di daerah-daerah tingkat II. Dalam pasal 2 anggaran dasar BPKKP disebutkan, “Memelihara keselamatan masyarakat dan keamanan itu adalah satu, maka itu di “Badan Penolong Keluarga Korban Perang” diadakan satu bagian yang bernama “Badan Keamanan Rakyat”

==1966-1967== 
Pemerintah membentuk Badan Pertimbangan Penanggulangan Bencana Alam Pusat (BP2BAP) melalui Keputusan Presiden Nomor 256 Tahun 1966. Penanggung jawab untuk lembaga ini adalah Menteri Sosial. Aktivitas BP2BAP berperan pada penanggulangan tanggap darurat dan bantuan korban bencana. Melalui keputusan ini, paradigma penanggulangan bencana berkembang tidak hanya berfokus pada bencana yang disebabkan oleh manusia tetapi juga bencana alam. Dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menanggulangi kejadian bencana seperti letusan gunung berapi, gempabumi, dan banjir,  Pemerintah memandang perlu membentuk Badan Pertimbangan Penanggulangan Bencana Alam Pusat (BP2BA) melalui Keppres 256 Tahun 1966.

==1979-1990== 
Pada periode ini Tim Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (TKP2BA) ditingkatkan menjadi Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (Bakornas PBA) yang diketuai oleh Menkokesra dan dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 1979. Aktivitas manajemen bencana mencakup pada tahap pencegahan, penanganan darurat, dan rehabilitasi. Sebagai penjabaran operasional dari Keputusan Presiden tersebut, Menteri Dalam Negeri dengan instruksi Nomor 27 tahun 1979 membentuk Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam (Satkorlak PBA) untuk setiap provinsi. Dengan meningkatnya kejadian bencana alam yang memerlukan penanganan secara sungguh-sungguh dan terkoordinasi, maka pada 1967 Presidium Kabinet dengan keputusannya nomor No. 14/U/KEP/I/1967 membentuk Tim Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (TKP2BA) dimana tim ini merupakan embrio dari pembentukan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (BAKORNAS PBA) yang dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 28 tahun 1979.

Upaya penanggulangan bencana alam secara terkoordinasi di Pusat tersebut, dipandang perlu juga dilakukan di Daerah Tingkat I dan Tingkat II di seluruh Indonesia, maka melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 1979 telah dibentuk Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana (SATKORLAK PBA) di daerah.

==1990-2000==
Bencana tidak hanya disebabkan karena alam tetapi juga non alam serta sosial. Bencana non alam seperti kecelakaan transportasi, kegagalan teknologi, dan konflik sosial mewarnai pemikiran penanggulangan bencana pada periode ini. Hal tersebut yang melatarbelakangi penyempurnaan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam menjadi Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Bakornas PB). Melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1990, lingkup tugas dari Bakornas PB diperluas dan tidak hanya berfokus pada bencana alam tetapi juga non alam dan sosial. Hal ini ditegaskan kembali dengan Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 1999. Penanggulangan bencana memerlukan penanganan lintas sektor, lintas pelaku, dan lintas disiplin yang terkoordinasi. Pada Periode 1990 – 2001, mulai disadari bahwa bencana bukan saja bencana alam tetapi juga bencana karena ulah manusia. Oleh karena itu maka dibentuklah Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (BAKORNAS PB) berdasarkan Keppres Nomor 43 Tahun 1990 dan dipertegas kembali dengan Keppres Nomor 106 Tahun 1999

==2001-2005== 
Indonesia mengalami krisis multidimensi sebelum periode ini. Bencana sosial yang terjadi di beberapa tempat kemudian memunculkan permasalahan baru. Permasalahan tersebut membutuhkan penanganan khusus karena terkait dengan pengungsian. Oleh karena itu, Bakornas PB kemudian dikembangkan menjadi Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP). Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2001. Krisis multidimensi dan banyaknya bencana alam yang silih berganti serta berbagai konflik sosial yang menimbulkan permasalahan pengungsian yang timbul mendorong diperlukannya suatu Badan yang dapat mengkoordinir semua permasalahan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut maka Pemerintah kembali mereorganisasi BAKORNAS BP menjadi Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (BAKORNAS PBP) berdasarkan Keppres Nomor 3 Tahun 2001 dan diperbaharui dengan Keppres Nomor 111 Tahun 2001.

==2005-2008==
Tragedi gempa bumi dan tsunami Samudera Hindia yang melanda Aceh dan sekitarnya pada 2004 telah mendorong perhatian serius Pemerintah Indonesia dan dunia internasional dalam manajemen penanggulangan bencana. Menindaklanjuti situasi saat itu, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (Bakornas PB). Badan ini memiliki fungsi koordinasi yang didukung oleh pelaksana harian sebagai unsur pelaksana penanggulanagn bencana. Sejalan dengan itu, pendekatan paradigma pengurangan risiko bencana menjadi perhatian utama. Adanya tragedi gempabumi dan tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam dan semakin meningkatnya intensitas bencana membuat Pemerintah kembali menyempurnakan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (BAKORNAS PBP) menjadi Badan Koordinasi Nasional  Penanganan Bencana (BAKORNAS PB) melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005.

==2008-sekarang==
Dalam merespon sistem penanggulangan bencana saat itu, Pemerintah Indonesia sangat serius membangun legalisasi, lembaga, maupun budgeting. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB terdiri atas kepala, unsur pengarah penanggulangan bencana, dan unsur pelaksana penanggulangan bencana. BNPB memiliki fungsi pengkoordinasian pelaksanaan kegiataan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Belum terdapatnya peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana yang dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh, dan sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat dan kebutuhan bangsa Indonesia maka pada 2007 atas inisiatif DPR, Pemerintah mengeluarkan UU Nomor 24 Tahun 2007 yang menjadi dasar pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tertanggal 26 Januari 2008.

Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai landasan bagi pembangunan sistem (''system building'') penanggulangan bencana di Indonesia. Undang-Undang tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana dan menyelaraskan dengan berbagai peraturan perundangan yang ada, dan membangun sistem penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi dan menyeluruh dengan tetap menghargai budaya lokal, membangun kemitraan publik dan swasta, mendorong kesetiakawanan dan kedermawanan, serta menciptakan perdamaian dalam berbangsa dan bernegara.


=Visi dan Misi=
Visi: 
Ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana.

Misi:
* Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko
* Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal
* Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinir, dan menyeluruh.


=Tugas dan Fungsi=
BNPB mempunyai Tugas:
* Memberikan pedoman dan  pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
* Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan  bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
* Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana  kepada masyarakat;
* Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
* Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
* Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
* Melaksanakan  kewajiban  lain  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan; dan
* Menyusun  pedoman  pembentukan Badan  Penanggulangan  Bencana Daerah.


BNPB mempunyai Fungsi:
* Perumusan  dan  penetapan  kebijakan  penanggulangan  bencana  dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
*Pengkoordinasian   pelaksanaan   kegiatan   penanggulangan   bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

=Struktur Organisasi=
BNPB terdiri atas:
*Kepala BNPB
*Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana; dan
*Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana
**Inspektorat Utama
**Sekretariat Utama
**Deputi Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan
***Direktorat Pengurangan Risiko Bencana
***Direktorat Pemberdayaan Masyarakat
***Direktorat Kesiapsiagaan
**Deputi Bidang Penanganan Darurat
***Direktorat Tanggap Darurat
***Direktorat Bantuan Darurat
***Direktorat Perbaikan Darurat
***Direktorat Penanganan Pengungsi
**Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
***Direktorat Penilaian Kerusakan
***Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik
***Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi
**Deputi Bidang Logistik dan Peralatan
***Direktorat Logistik
***Direktorat Peralatan
**Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana 
**Pusat Data, Informasi, dan Humas

=Kepala BNPB=
*[[Doni Monardo]] (9 Januari 2019 - sekarang)
*[[Willem Rampangilei]] [7 September 2015 - 8 Januari 2019]
*[[Syamsul Maarif]] [2008 - 2015]

=Peraturan Kepala BNPB=
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
Peraturan-peraturan Kepala BNPB:
<div class="mw-collapsible-content">{{:Peraturan Kepala BNPB}}</div>
</div>

=Pranala=
* [http://bnpb.go.id Website BNPB]



[[Category:Pelaku PB]]
[[Category:Pemerintah]]
[[category: BNPB]]